PDIP: Yudhoyono Politis Tuding TNI
VIVAnews - Tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai tidak netralnya institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian dinilai politis. Selain masalah netralitas, Yudhoyono juga menuduh ada gerakan anti-calon presiden berinisial S dalam tubuh TNI-Polri.
Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (DPP PDIP) Firman Jaya Daeli mengatakan pernyataan itu tidak memberikan pendidikan politik bagi TNI-Polri. "Tudingan membawa institusi tersebut pada suasana politis sehingga TNI-Polri dapat terpecah," ujar dia dalam diskusi Trijaya di Jakarta, Sabtu 31 Januari 2009.
Firman pun curiga bahwa Yudhoyono pada titik tertentu menggunakan dua institusi itu. "Karena hanya dia sebagai panglima tertinggi memiliki otoritas itu, tidak mungkin S yang lain," kata dia.
Menurut Firman, Yudhoyono juga tidak layak menuduh ada oknum TNI-Polri yang menjadi tim sukses partai. Ia mengatakan apa pun kapasitas Yudhoyono, baik presiden, panglima tertinggi atau calon presiden, Yudhoyono tidak dalam kapasitas mengeluarkan pernyataan itu, apalagi disampaikan dalam forum resmi.
Pernyataan Yudhoyono disampaikan saat menerima evaluasi Rapat Pimpinan TNI dan Rapat Koordinasi Polri di Istana Presiden, Kamis 29 Januari lalu. Tuduhan itu disampaikan pada Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, dan sejumlah petinggi TNI-Polri.
Firman melihat tudingan Yudhoyono justru menunjukkan bahwa ia telah kehilangan legitimasinya dalam tubuh TNI-Polri. "Atau ini untuk menunjukkan kalau dia bersih dan orang lain yang pakai (oknum TNI-Polri)? Pernyataan itu merefleksikan kegelisahan Yudhoyono," kata Firman. "Kalau memang ada gejala, kan tinggal dipanggil dan diberitahu TNI-Polri itu harus netral."
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun
Program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahunnya.
