- Antara/Puspa Perwitasari
VIVAnews - Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menegaskan bahwa kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilakukan pemerintah. Jika tidak, pemerintah harus merogoh anggaran APBN yang sangat besar untuk membiayai subsidi.
Daripada defisit, "Maka dilakukan penyesuaian. Syukur-syukur jika bisa dihemat, dana subsidi itu bisa dialokasikan kepada masyarakat miskin," kata Andi Nurpati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Maret 2012.
Menurut mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, kelompok yang selama ini menikmati premium adalah kelompok menengah ke atas. Kelompok ini banyak memiliki kendaraan roda empat.
Kenaikan harga BBM, katanya, juga tak bisa diatasi dengan pemangkasan belanja pegawai. Kebijakan itu bukanlah solusi yang bagus. "Karena kalau kita mengurangi gaji pegawai, gaji mereka hanya seperti itu. Orang-orang yang bapak ibunya PNS pasti tahu lah, pas-pasan," ujarnya.
Menurut Andi, apapun yang nantinya diputuskan pemerintah dan DPR, itu sudah dianggap mewakili Bangsa Indonesia. Dan pemerintah telah berkoordinasi dengan DPR soal kenaikan itu.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengatakan, jika tujuannya menghemat keuangan negara, harga BBM idealnya dijual dengan harga Rp6500 per liter. Ini berarti menaikkan harga BBM sebesar Rp2000 per liter.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengajukan dua opsi dalam menyikapi pembatasan subsidi BBM sebesar Rp123,6 triliun dalam APBN 2012, yakni opsi menaikkan harga BBM sebesar Rp1500 (dari Rp4500 menjadi Rp6000 per liter), dan opsi subsidi konstan sebesar Rp2000 per liter (menjadi Rp6500).
Sementara itu, subsidi BBM dalam APBN 2012 telah dipatok sebesar Rp123,6 triliun, lebih rendah dari realisasi subsidi BBM 2011 sebesar Rp160 triliun, atau anggaran subsidi BBM dalam APBN 2011 sebesar Rp129,6 triliun. Dalam UU APBN 2012 juga disebutkan adanya ketentuan untuk tidak menaikkan harga BBM.
Laporan: Oscar Ferri
Farhat Abbas Diperiksa Polisi Pekan Ini soal Laporan Penistaan Agama ke Pendeta Gilbert
Pengacara Farhat Abbas melaporkan pendeta Gilbert Lumoindong ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama.
