- Antara/ M Risyal Hidayat
VIVAnews - Kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih oleh rakyat sehingga tugas utamanya adalah membawa aspirasi masyarakat. Menurut pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Abdul Gaffar Karim, ketika masyarakat menolak kenaikan BBM adalah lumrah jika kepala daerah mengikuti keinginan masyarakat.
"Kepala daerah secara Undang-undang tidak dapat diberi sanksi jika hanya mengikuti aksi demo menolak kenaikan BBM," kata Abdul Gafar Karim di Yogyakarta, Kamis, 29 Maret 2012.
Menurut Gaffar, kepala daerah yang menolak kenaikan BBM ini dikarenakan proses pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak memperhatikan pemerintah daerah yang berhadapan dengan masyarakat. "Yang ditolak kepala daerah adalah proses pembuatan kebijakan bukan pada keputusannya.
Karena kepala daerah sadar jika sudah menjadi keputusan maka tidak ada ruang bagi kepala daerah untuk melawan keputusan pemerintah pusat," katanya.
Kepatuhan kepala daerah kepada presiden, kata Gaffar, sifatnya adalah politis dan tidak bisa dipaksakan UU. Apalagi pada akhir-akhir ini kesetian kepala daerah terpecah antara partai dan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden.
"Kasus ini terjadi akibat tidak seriusnya kepemimpinan SBY dalam menyelesaikan masalah kesetiaan antara kepala daerah dengan presiden. Parah lagi banyak menteri yang juga tidak patuh pada presiden apalagi kepala daerah," ujarnya.
Ada dua wakil walikota yang diketahui turut berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM, yakni Wakil Walikota Solo FX Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya Bambang DH. Kementerian Dalam Negeri menyebut aksi mereka tidak etis sehingga telah menyurati mereka. (ren)
Jokowi Bersyukur Angka Stunting Turun dari 37 Persen Menjadi 21 Persen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pekerjaan rumah bidang kesehatan di Indonesia diantaranya penanganan stunting. Menurut dia, angka stunting memang saat ini sudah
