Marzuki: Eksekutif Jangan Ajak Kongkalikong

Marzuki Alie
Sumber :
  • Antara/ Andika Wahyu

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduga ada kongkalikong penyimpangan anggaran negara antara eksekutif dengan legislatif sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. SBY menyampaikannya saat memberi pengantar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kamis 19 Juli 2012 kemarin.

Atas pernyataan SBY tersebut, ketua DPR Marzuki Ali meminta agar para pejabat di lingkungan eksekutif tidak mengajak kongkalikong anggota DPR dalam pembahasan anggaran.

"Jangan ajak anggota DPR kongkalikong seperti itu. Jangan dikasih kalau minta. Apa ya mereka berani tidak mengesahkan anggaran? Ya tidak mungkin," kata Marzuki di kantornya, Gedung DPR, Jumat 19 Juli 2012.

Pasalnya, Marzuki yakin anggota DPR tidak akan melakukan penyimpangan anggaran sendiri tanpa ada kerjasama dengan eksekutif.

"Kalau ada yang terkait korupsi di DPR pasti terkait dengan eksekutif, saya jamin, karena tidak akan korupsi sendiri. Jadi statement Presiden betul. Presiden itu mengawasi kementeriannya, DPR mengawasi fraksi-fraksi untuk tidak melakukan korupsi," kata dia.

Seperti misalnya, pada kasus korupsi pengadaan Alquran, Marzuki yakin bahwa Zulkarnaen Djabar tak melakukan korupsi sendirian.

"Pasti ada Kementerian Agama yang terlibat. Nggak mungkin hanya dilakukan anggota DPR. Oknum eksekutif bagaimana mengatur tender untuk memenangkan seseorang, lalu uangnya dibagi. Kongkalikong itu sudah sering saya sampaikan," kata dia. "Kalau ingin DPR bersih, jangan kasih apa-apa ke anggota DPR," lanjutnya.

Sidang PHPU, KPU Tepis Sirekap Jadi Bagian Kecurangan Pemilu

Sebelumnya, SBY mengaku tahu banyak kelakuan nakal para pejabat itu. Meski, dia tidak membeber siapa saja dan apa kelakuan nakal itu. "Saya serius, ayolah mulai sekarang ini, saya tahu banyak hal, meski tidak selau banyak bicara, saya hemat bicara, supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak tetapi saya tahu dan saya mengikuti," ujarnya.

Tidak hanya itu, SBY mengungkapkan, saat ini pun ada yang tengah berkongkalikong memainkan anggaran. Menurutnya, permainan antara eksekutif dan legislatif, salah satu modusnya, dengan mentransaksikan proyek agar masuk dalam mata anggaran dengan imbalan tertentu. (umi)

Ilustrasi lahan.

Kasus Pemalsuan Surat Lahan, Gubernur Kepri Sebut Bisa Diselesaikan dengan Musyawarah

Dalam hal ini Alson selaku juru bicara Polres Bintan, jelaskan bahwa pemanggilan Hasan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemalsuan surat lahan di Kecamatan Bintan Timur.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024