- Rumgapres/Abror Rizki
VIVAnews – Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, prihatin dan khawatir dengan masa depan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Eva berpendapat berlarutnya konflik antara dua lembaga penegak hukum, Polri dan KPK, yang dipicu oleh kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM, telah dijadikan permainan oleh lembaga penegak hukum yang bersangkutan.
“Hal tersebut justru merampas hak rakyat sebagai subyek untuk dibebaskan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana amanat konstitusi dan reformasi,” kata politisi PDIP itu dalam keterangan tertulis, Senin 8 Oktober 2012.
Eva tak heran bila akal sehat rakyat mencium bahwa penegak hukum sedang asyik bermain-main dengan hukum, termasuk mengkriminalisasi anak buah sendiri menggunakan .
“KPK di lain pihak, memaksimalkan panggung sebagai pihak teraniaya dengan dukungan publik karena memang penguasa melakukan pembiaran,” ujar Eva. Oleh karena itu, menurutnya, permainan hukum dan adu jotos antaraparat penegak hukum ini harus dihentikan.
Pihak yang pang bertanggung jawab untuk menghentikan kemelut ini, ujar Eva, adalah presiden sebagai sebagai komandan dan pemegang mandat perwujudan reformasi. “Presiden yang punya kekuasaan, harus menggunakan kekuasaannya untuk memastikan penegak hukum tidak mengkorup arah dan tujuan reformasi,” kata dia.
Ia menegaskan, presiden dan para politisi di DPR harus mengambil posisi sama dalam mendudukkan persoalan bahwa pertikaian Polri dan KPK sesungguhnya merupakan sinyalemen adanya korupsi terhadap reformasi.
Eva pun meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertindak konkrit. “Pantas jika kita saksikan bagaimana masyarakat melakukan upaya perlawanan. Sikap presiden yang selama ini lebih mencerminkan 'ilmuwan reformasi' harus segera bertransformasi menjadi 'komandan reformasi' dengan menertibkan perilaku para penegak hukum,” ujarnya. (eh)
Kesaksian Menkeu soal Bansos di MK Dinilai Banyak yang Tak Sesuai Fakta di Lapangan
Kesaksian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu dinilai tidak menyebutkan sejumlah fakta yang ada di lapangan.
