- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dirilis hari ini, Senin 15 Oktober 2012, menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat kian merosot akibat publik kecewa dengan partai binaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Partai Demokrat “hanya” berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 5,9 persen apabila pemilihan umum digelar hari ini, di bawah Partai Golkar di urutan teratas dengan elektabilitas 18,1 persen, PDI Perjuangan di urutan kedua dengan elektabilitas 14,4 persen, dan Partai Gerindra dengan elektabilitas 12,5 persen.
“Responden yang mengaku akan memilih Partai Demokrat hanya tinggal 5,9 persen saja. Posisi the ruling party ini terjerembap jauh di bawah perolehan suaranya pada Pemilu 2009, bahkan juga lebih rendah dari perolehan suaranya ketika baru pertama kali ikut pemilu di Pemilu 2004,” kata Direktur Eksekutif LSN, Umar S. Bakry, dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta.
Terjun bebasnya elektabilitas Demokrat ini, menurut LSN, karena partai ini dipersepsikan publik sebagai partai yang kadernya paling banyak terlibat kasus korupsi. “Publik mendambakan partai politik yang bersih yang dapat menjadi lokomotif pemberantasan korupsi,” ujar Umar.
Dari hasil survei, mayoritas responden sebesar 51,4 persen memang menganggap Partai Demokrat sebagai partai yang kadernya paling banyak terlibat kasus korupsi, disusul Partai Golkar (5,4 persen) dan PDIP (2,4 persen).
Pandangan publik itu tentu terlepas dari fakta yang dibeberkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahwa dari rincian jumlah pejabat yang tersandung kasus hukum, 64 pejabat berasal dari Partai Golkar, 32 dari PDIP, dan 20 dari Partai Demokrat.
Kekecewaan publik pada Partai Demokrat, menurut LSN, bertambah karena pemerintahan Presiden SBY dinilai kurang berkomitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY pun semakin merosot.
Mayoritas responden sebanyak 55,4 persen menilai periode kedua pemerintahan SBY tak berubah dibanding periode pertamanya, sedangkan 25,9 persen menganggap periode kedua SBY bahkan lebih buruk ketimbang periode pertamanya. Hanya 5 persen yang berpendapat periode kedua SBY semakin baik, sementara 3,7 persen sisanya mengatakan tidak tahu.
Survei LSN ini digelar pada tanggal 10-24 September 2012 – sebelum Presiden SBY berpidato soal konflik KPK-Polri dan revisi UU KPK – di 33 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jumlah sampel sebesar 1.230 responden diperoleh melalui teknik multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Uji kualitas terhadap jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan di survei dilakukan melalui telephone-check dan spot-check sebesar 20 persen dari total sampel. (eh)
Bawa Kabar dari Tanah Suci, Peran Media Optimalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Mulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji, tata cara, hingga kesehatan serta keselamatan selama di Tanah Suci dapat disebarkan secara luas dan cepat melalui media.
