- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menempatkan Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 paling potensial. Dalam hal elektabilitas, pria yang akrab disapa Jokowi itu bahkan mengungguli Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Meski demikian, PDIP meminta agar Jokowi tetap menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Biarlah Jokowi menyelesaikan tugas dulu. Sebagai gubernur yang baik," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, Jumat, 15 Februari 2013.
Tjahtjo menegaskan bahwa saat ini PDIP belum membicarakan soal calon presiden (capres). "Capres masih menunggu Pileg," ucapnya.
Survei PDB yang dilakukan 3-18 Januari 2013 ini, membandingkan beberapa tokoh. Hasilnya, berdasarkan tingkat kesukaan masyarakat, Jokowi paling banyak dipilih dengan persentase hingga 65,3 persen.
Sementara toko-tokoh yang lainnya seperti Megawati mencapai 52,9 persen, Jusuf Kalla 59,2 persen, Prabowo Subianto 51,9 persen dan Rhoma Irama 50 persen.
Secara elektabilitas, lembaga yang dipimpin Didik J. Rachbini ini menemukan bahwa Jokowi unggul sebagai tokoh potensial capres dengan perolehan 21,2 persen disusul Prabowo Subianto 17,1 persen, Megawati 11,5 persen, Rhoma Irama 10,4 persen, dan Jusuf Kalla 7,1 persen.
Meski demikian, Jokowi tidak terlalu antusias menanggapi hasil tersebut. "Saya tidak ada mikir itu. Sama sekali tidak mikir. Saya cuma fokus sama masalah-masalah yang ada," ujarnya.
Wejangan dari Megawati
Pada kesempatan yang sama, Tjahjo juga mengatakan, Megawati telah memberikan wejangan kepada kader-kadernya untuk mempersiapkan pemenangan pemilu. Megawati, kata Tjahtjo, meminta kader-kadernya untuk turun ke bawah menyerap aspirasi rakyat.
Hal ini juga berlaku bagi mereka yang duduk sebagai anggota dewan. Selain itu, Megawati juga meminta agar para kader menjaga soliditas partai.
"Perbedaan pendapat sesuatu yang wajar itu suatu dialektik untuk mewujudkan sintesa menuju titik utama yang harus dikedepankan dengan baik," kata Tjahjo.
Megawati, lanjutnya, juga meminta agar semua kader mempersiapkan agar pengurus perempuan jumlahnya mencapai 30 persen. "Pileg harus siap, seluruh calon sudah harus ikut psikotes, narkoba, kemudian untuk menempatkan seseorang di dapilnya masing-masing supaya bisa berkompetisi dengan caleg partai lain," ujar dia.
Tjahjo juga mengatakan, DPP akan membuat tim pemantau guna memastikan persiapan tersebut berjalan dengan baik. "DPP akan membuat tim untuk turun ke semua cabang. Timnya nanti kami putuskan," katanya.
Dewas KPK Gelar Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Ternyata soal dugaan kasus pelanggaran etik Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Dewas KPK masih terus bergulir. Kabarnya, sidang pelanggaran etik tersebut akan digelar pada
