Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
– Partai Golkar menilai positif pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seputar bencana luapan lumpur di Sidoarjo. Pekan lalu, SBY meminta PT Lapindo Brantas untuk segera melunasi tunggakan kewajibannya kepada masyarakat di daerah yang tenggelam karena lumpur Sidoarjo.
Meski ucapan SBY itu tak ada kaitannya dengan urusan politik, Golkar mengapresiasinya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, menilai bahwa pernyataan SBY itu sebagai promosi tak langsung untuk Aburizal Bakrie, sang Ketua Umum Golkar yang juga bakal calon presiden 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Meski ucapan SBY itu tak ada kaitannya dengan urusan politik, Golkar mengapresiasinya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, menilai bahwa pernyataan SBY itu sebagai promosi tak langsung untuk Aburizal Bakrie, sang Ketua Umum Golkar yang juga bakal calon presiden 2014.
Golkar tak menganggap pernyataan SBY itu sebagai upaya untuk memperburuk citra atau mengganggu elektabilitas Partai Golkar maupun Aburizal sebagai capres. “Itu adalah pernyataan yang wajar dari seorang Presiden. Dari sisi teori komunikasi, saya yakin itu adalah promosi kepada Pak Aburizal Bakrie,” ujar Lalu Mara di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta, Kamis 21 Februari 2013.
Lalu Mara yakin Presiden sudah mengetahui dan memahami dengan baik duduk perkara bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak tahun 2006. “Putusan inkrah Mahkamah Agung telah menyatakan PT Lapindo tidak bersalah. Tetapi pihak keluarga Bakrie sebagai pemilik sebagian sahamnya tetap bertanggung jawab atas warga yang menjadi korban,” kata dia. Saat lumpur itu menyembur, selain Bakrie, ada pengusaha lain yang menjadi pemegang saham.
Keluarga Bakrie pun telah menjalankan amanat Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden, yakni membeli seluruh tanah dan aset milik warga yang berada di dalam peta terdampak. Meski belum sepenuhnya tuntas, ujar Lalu Mara, keluarga Bakrie tidak akan lari dari tanggung jawab dan berkomitmen untuk segera menuntaskannya.
Jika Presiden menyinggung kembali permasalahan lumpur Sidoarjo di rapat kabinet, Golkar menilai hal itu semacam pemberitahuan kepada masyarakat bahwa keluarga Bakrie telah bertanggung jawab. “Presiden seolah ingin mengatakan ‘Ini loh keluarga yang telah bertanggung jawab, keluarga Bakrie’,” kata Lalu Mara.
Presiden menyinggung soal pembayaran Lapindo terhadap korban saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis 14 Februari 2013. “Saya dapat laporan bahwa Lapindo belum penuhi kewajibannya Rp800 miliar. Sampaikan kepada Lapindo kalau janji itu ditepati. Mari tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan demi tanah air dan masa depan Indonesia,” kata SBY.
Awal pekan ini pun SBY mengingatkan lagi soal lumpur Sidoarjo. Namun kali ini bukan terkait pembayaran kewajiban terhadap para korban oleh PT Minarak Lapindo Brantas, melainkan terkait kawasan lumpur Sidoarjo yang harus menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Kawasan luapan lumpur Sidoarjo bisa tergenang jika curah hujan besar,” kata SBY.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Golkar tak menganggap pernyataan SBY itu sebagai upaya untuk memperburuk citra atau mengganggu elektabilitas Partai Golkar maupun Aburizal sebagai capres. “Itu adalah pernyataan yang wajar dari seorang Presiden. Dari sisi teori komunikasi, saya yakin itu adalah promosi kepada Pak Aburizal Bakrie,” ujar Lalu Mara di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta, Kamis 21 Februari 2013.
