Ical: Dekat 2014, Masalah Hukum Campur Aduk Dengan Politik

Aburizal Bakrie di Pembukaan Rakornis Pemenangan Pemilu Wil. Jawa I
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews -
Pernah Dampingi Gibran ke Papua, Bahlil Bantah Tudingan Tak Netral
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie menilai, setahun menjelang Pemilu hiruk pikuk politik sudah begitu besar. Bahkan masalah hukum pun ikut bercampur dengan kepentingan politik.

SIM Mati Bisa Diperpanjang, Tidak Perlu Bikin Baru

"Masalah hukum campur aduk dengan masalah politik dan kekuasaan," kata Aburizal dalam pidatonya pada perayaan HUT Fraksi Partai Golkar ke 45, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 5 Maret 2013.
Masyarakat Diimbau Waspada Terhadap Penawaran Paket Umrah dan Haji Harga Murah


Masalah hukum yang harusnya diselesaikan secara hukum, kata Aburizal, kemudian menjadi komoditas politik. Hiruk pikuk dan perdebatan seharusnya tidak perlu mewarnai kehidupan kebangsaan seperti yang terjadi akhir-akhir ini.


Ical, sapaan Aburizal, meminta para kadernya tidak ikut-ikutan dalam hiruk pikuk tersebut. "Saya ingin katakan pada kader dan fungsionaris Partai Golkar jauhi semua itu," tegasnya.


Partai Golkar, kata Ical, lebih mengutamakan politik yang menjunjung tinggi ide dan gagasan untuk membangun Indonesia. Misalnya bagaimana memikirkan pendidikan sehingga Indonesia jadi maju dan tak kalah dengan bangsa lain.


Jika ada masalah hukum, dia menghimbau agar diselesaikan dengan kaidah hukum yang adil dan berbudaya. "Partai Golkar tidak akan ikut keriuhan sesaat. Kita tidak akan ikut sensasi apalagi yang hanya mengumbar kata-kata," ujarnya.


Ical juga mengkritik elit politik yang sibuk dengan keriuhan dan mengabaikan isu yang lebih besar. Misalnya isu pertahanan dan keamanan.


"Minggu lalu saat elit politik ribut di Jakarta, anggota TNI yang menjaga kedaulatan kita ditembak pihak separatis di Papua," tukasnya.


Dalam kesempatan itu, Ical juga menegaskan Partai Golkar juga mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih. "Pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang besih harus jadi tujuan nasional. Ini harus kita dukung."


Laporan: Dian Widiyanarko
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya