Sumber :
- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews -
Lobi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden berjalan alot. Beberapa fraksi ingin agar Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden tidak diubah. Sebagian lagi, ingin agar UU itu diubah. Suara kedua kubu pun hampir seimbang.
Berdasarkan rapat Badan Legislasi yang berlangsung tertutup itu, ada empat fraksi yang mengatakan tidak ingin perubahan, sementara lima partai ingin RUU Pilpres diubah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kemenkominfo Gelar Kegiatan Chip In "Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya"
Berdasarkan rapat Badan Legislasi yang berlangsung tertutup itu, ada empat fraksi yang mengatakan tidak ingin perubahan, sementara lima partai ingin RUU Pilpres diubah.
Partai yang tidak ingin ada perubahan Undang-Undang adalah Demokrat, Golkar, PAN, dan PKB. Sementara yang ingin ada perubahan adalah PKS, PPP, PDIP, Gerindra dan Hanura.
"Mereka tetap minta perubahan termasuk soal teknis juga dimasukkan, sementara yang lain, masalah teknis cukup di KPU saja," kata Ketua Baleg, Ignatius Mulyono usai rapat Baleg di Gedung DPR, Kamis 4 April 2013.
Karena alot, masing-masing fraksi meminta waktu untuk kembali membahas di internal mereka. "Ketika di Baleg bisa musyawarah mufakat maka tidak usah dibawa ke Paripurna. Nanti akan dirapatkan pada Rabu tanggal 10 April 2013 besok," kata dia. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Partai yang tidak ingin ada perubahan Undang-Undang adalah Demokrat, Golkar, PAN, dan PKB. Sementara yang ingin ada perubahan adalah PKS, PPP, PDIP, Gerindra dan Hanura.
