Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Komisi VI DPR menilai, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kurang memperhatikan perusahaan pelat merah yang masih memberlakukan karyawan alih daya atau
outsourcing
. Untuk menjelaskan itu, Dahlan Iskan berjanji akan memenuhi panggilan DPR, Senin 8 April 2013.
"Iya betul saya dipanggil DPR komisi VI, besok datang bicarakan tentang itu," kata Dahlan usai menghadiri perayaan Nyepi di Istora Senaya, Jakarta, Minggu Malam, 7 April 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Iya betul saya dipanggil DPR komisi VI, besok datang bicarakan tentang itu," kata Dahlan usai menghadiri perayaan Nyepi di Istora Senaya, Jakarta, Minggu Malam, 7 April 2013.
Selain itu, Dahlan menyatakan, karyawan alih daya di perusahaan BUMN merupakan kewenangan direksi dari masing-masing perusahaan BUMN. "Saya tidak ada wewenang itu," ujar Dahlan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyingung Dahlan Iskan terkait urusan perusahaan BUMN yang menggunakan karyawan alih daya. Politisi PDI Perjuangan itu menuding Dahlan sibuk dengan pencitraan di televisi salah satunya menjadi bintang iklan salah satu produk jamu kesehatan.
"Menterinya jangan hanya iklan saja, persoalan BUMN banyak belum lagi masalah tanah,
outsourcing
," kata Aria pada saat itu.
Aria meminta Dahlan segera membuat keputusan mengenai pegawai alih daya yang selama ini tidak diatur di Kementerian BUMN.
Komisi VI DPR mengusulkan agar Dahlan membuat surat keputusan yang mengacu pada undang - undang ketenagakerjaan agar nasib karyawan alih daya menjadi jelas.
Tercatat beberapa BUMN yang mempekerjakan ribuan
outsourcing
adalah PT Telkom Tbk dengan 1.000 karyawan outsourcing serta PT Pertamina (Persero) sekitar puluhan ribu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, Dahlan menyatakan, karyawan alih daya di perusahaan BUMN merupakan kewenangan direksi dari masing-masing perusahaan BUMN. "Saya tidak ada wewenang itu," ujar Dahlan.
