- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVAnews - Pengamat politik, Soegeng Sarjadi, mengkritik partai-partai politik (parpol) yang mengusung artis atau pesohor sebagai calon legislatif. Soegeng menilai, parpol semakin meninggalkan nilai keutamaan ataupun ideologi dan cenderung memilih cara instan untuk meraih suara.
"Partai politik lebih memilih jalan pintas, tanpa melewati proses berpolitik yang panjang, seperti melakukan pendidikan politik, penanaman nilai-nlai kepartaian maupun jenjang kaderisasi," kata Soegeng dalam suatu diskusi di Jakarta hari ini.
Soegeng menuturkan para parpol kini mengutamakan politik transaksional dan prosedural belaka. Salah satu indikasi adalah mereka tidak optimal dalam menjalankan fungsi kepartaian. "Terutama fungsi rekruitmen dan kaderisasi," ujarnya.
Soegeng menilai dalam sistem proporsional terbuka, figur populer memang berpeluang untuk meraih banyak dukungan. Namun, menjadi wakil rakyat tidak cukup jika hanya mengandalkan popularitas.
"Integritas, rekam jejak, dan kapabiltas semestinya menjadi prasyarat yang dikedepankan partai. Inilah yang membuka peluang beberapa kader partai dengan modal kecakapan baik dan yang semestinya diajukan tetapi harus tersingkir," jelasnya.
Soegeng lantas menyampaikan kekhawatirannya tentang nasib bangsa ke depan. Dalam Daftar Caleg Sementara (DCS), katanya, banyak terisi oleh wajah lama yang sebagian belum terlihat jelas kinerjanya. Selain itu, beberapa parpol juga mengajukan para menteri sebagai bakal caleg.
"Padahal, dengan posisi rangkap jabatan tersebut bisa memunculkan konflik kepentingan," terangnya.
Boikot Pemilu
Sementara itu, wartawan senior Budiarto Sambazy memprediksi akan ada penghakiman dari masyarakat terhadap politik dalam pemilu 2014 mendatang. Menurutnya, hal itu karena mereka kecewa dengan tingkah para politisi yang tengah berkuasa saat ini.
"Nanti ada semacam balas dendam. Bagaimana masyarakat tidak menggunakan hak suara pada 2014. Dan ini tidak sehat bagi demokrasi," kata Budiarto.
Tak hanya masyarakat umum, Budiarto meyakini tokoh informal leader juga cenderung menuju kepada boikot pemilu. Kondisi diperparah dengan tidak adanya ketakutan bahwa boikot pemilu adalah tindakan kriminal.
"Rekor suara yang memilih anggota DPR turun drastis. Kemarin 200 ribu, besok 50 ribu bisa jadi (anggota DPR)," ujarnya.
Dia menambahkan, proses pendaftaran bakal caleg parpol ke KPU beberapa waktu lalu juga patut disayangkan. Karena tidak melalui dialog antara parpol dengan masyarakat dalam proses tersebut. Namun sayangnya, parpol merekrut caleg tanpa meminta penilaian publik.
"Akhirnya semua betul, 95 persen wajah lama. Menteri-menteri, Sekjen Partai Demokrat yang mundur karena melanggar etika maju lagi, ada satu caleg di dua parpol, caleg di lebih dua atau tiga dapil, suami istri jadi caleg. Pada akhirnya tidak ada dialog tapi monolog," katanya. (ren)
Di Amerika Serikat, Sri Mulyani Bertemu CEO MCC Bahas Transportasi Publik di RI
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Millenium Challenge Cooperation (MCC), Alice Albright disela-sela kegiatannya di AS.
