- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Keluarga sejumlah petinggi Partai Demokrat mendominasi daftar caleg sementara (DCS) partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Hal itu menimbulkan kesan Partai Demokrat menutup peluang bagi kader lainnya untuk maju menjadi anggota legislatif.
Namun, menurut Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, keluarga SBY juga melalui proses seleksi untuk menjadi caleg, sama seperti kader lainnya. Apalagi, kata dia, keluarga SBY diyakini bisa mendulang suara.
"Saya ingin masyarakat melihat jernih, dipelajari satu persatu, partai pastinya akan mencari dukungan dari rakyat dengan menampilkan caleg berkualitas, (keluarga SBY) sudah lolos dari seleksi partai, mereka berkualitas mungkin ada masyarakat tidak tahu kita pahami," kata Hayono di Gedung DPR, Kamis 3 Mei 2013.
Hayono mengatakan, masyarakat seharusnya mendalami apakah caleg dari keluarga SBY ini pernah korupsi atau tidak. Padahal dari total 560 caleg, keluarga SBY hanya berjumlah 15 orang. "Jumlah itu kecil dari keseluruhan, juga seharusnya masyarakat liat orang perorang, kalau ada permasalahan kita akan telusuri," ujar dia.
Apalagi tambah Hayono, masyarakat sebenarnya tidak mengenal siapa saja keluarga SBY. "Sebagai besar (caleg dari keluarga SBY) tidak populer tidak dikenal masyarakat luas, jadi menjadi pertimbangan domisili," imbuhnya.
Selebihnya masyarakat punya hak untuk memilih caleg yang diusung Partai Demokrat. Jika masyarakat tidak berkenan kata Hayono, jangan dipilih. Termasuk caleg keluarga SBY. "Benteng terakhir ada di masyarakat," tegasnya.
Sebanyak mendaftar sebagi calon anggota legislatif Partai Demokrat. Demokrat meyakini, caleg keluarga SBY mampu mendulang suara bagi partai itu.
Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, kondisi partai saat ini berbeda dibanding pada tahun 2009. Menurutnya, saat itu adalah masa kejayaan Partai Demokrat, sehingga siapapun caleg dari Demokrat, pasti akan dipilih oleh rakyat.
"Demokrat mempunyai kemewahan politik di 2009, nah sekarang 2014 kemewahan itu sudah berat. Kalau dulu orang lihatnya partai, sekarang orangnya, karena kena kasus dan macam-macam," kata Melani di Gedung DPR, Kamis 3 April 2013. (umi)
Moeldoko: Otonomi Daerah Harus Lanjutkan Pembangunan Visi Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke - 28, di Balai Kota Surabaya pada Kamis, 25 April 2024. Menur
