UGM: Kompensasi BBM Subsidi Dongkrak Citra Demokrat

Bantuan langsung tunai
Sumber :

VIVAnews - Kebijakan pemberian kompensasi kenaikan BBM bersubsidi berupa Bantuan Langsung Tunai atau sejenisnya kepada masyarakat miskin dinilai sebagai upaya Partai Demokrat untuk membeli suara. Partai Demokrat, partai yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dalam kondisi terpuruk.

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Mulyadi Sumarto, Kamis 2 Mei 2013, menjelaskan pemberian BLT merupakan program populis yang dapat memobilisasi pemilih dalam waktu singkat. Ada kecenderungan presiden SBY untuk mengulangi sukses BLT yang pernah dilaksanakan pada 2005 dan 2009 lalu.

“Menjelang tahun 2014 pemberian BLT akan kembali dilakukan, ini upaya untuk mendongkrak citra Partai Demokrat yang terpuruk. Pola ini yang akan kembali dilakukan SBY,”katanya.

Menurutnya, program BLT sebenarnya tidak diperlukan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. Harga BBM pernah menyentuh level Rp6.000 per liter dan diturunkan menjadi Rp4.500 per liter.

“Sebenarnya alasan ini tidak relevan karena harga BBM telah diturunkan sehingga tidak muncul kesulitan ekonomi karena kenaikan harga BBM. Sedangkan masyarakat miskin Indonesia juga tidak terkena imbas krisis ekonomi Amerika," katanya.

Program kompensasi berupa bantuan langsung, katanya, rawan manipulasi politik dalam pengelolaan administratif yang meliputi jangka waktu distribusi, jumlah penerima, metode distribusi bantuan serta landasan hukum program BLT," katanya.

Widodo Beri Motivasi Pemain Arema FC Usai Takluk Dari Persebaya

PDI-P tolak kenaikan harga BBM

Sementara itu, ditemui terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Rekrutmen dan Kaderisasi PDI-P, Idham Samawi, menjelaskan partainya menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan di sisi lain menggelontorkan kompensasi dana tunai kepada rakyat miskin.

"Sejak dahulu PDIP tidak setuju adanya kenaikan BBM apalagi disusul program BLT yang merupakan program pembodohan masyarakat. BLT akan membuat masyarakat malas, rasa gotong royong hilang dan adanya hanya berlomba-lomba mendapatkan BLT,"kata Idham.

Idham menegaskan PDIP sejak awal tidak setuju dengan menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban APBN. Masih ada cara lain yang dapat ditempuh agar anggaran negara tetap sehat.

"Masih ada solusi lain yang dirasa lebih pas diterapkan seperti peningkatan pajak, pengetatan pengawasan pajak dan sebagainya. Kebocoran pajak di Indonesia masih luar biasa sekali. Ini harusnya yang menjadi prioritas penanganan, bukan malah menaikkan BBM sebagai solusi, sungguh tidak adil dan menyakiti masyarakat."

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman

Petinggi Gerindra: Kemungkinan Pengajuan Hak Angket DPR Hanya 3 Persen

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengklaim hampir 95 persen politisi sudah move on atau sudah beranjak dari Pemilu 2024. Peluang hak angket hanya 3 persen.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024