Sumber :
- ANTARA/ Saiful Bahri
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Leo Nababan, Jumat 31 Mei 2013 mengusulkan agar negara membiayai saksi-saksi dalam pemilihan umum (Pemilu). Leo menilai pembiayaan saksi selama ini justru membebani para calon legislatif (caleg).
“Wajar saja caleg ke luar banyak uang karena kita harus membiayai saksi-saksi di TPS. Partai juga tidak membiayainya,” kata Leo dalam diskusi di KPU, Jakarta.
Leo menuturkan, rata-rata seorang caleg harus mengeluarkan uang pribadi dari Rp300 ribu sampai dengan Rp400 ribu untuk membayar setiap saksi. Oleh karena itu, biaya politik yang di keluarkan mereka cukup tinggi. “Negara harus bertanggung jawab kalau kita mau rendah biayanya,” ujarnya.
Leo melanjutkan, kondisi yang berbeda terjadi di negara lain. Di sana, katanya, negara menanggung biaya para saksi. “Wacana negara membiaya partai terlalu jauh. Cukup saksinya saja dibiayai,” terangnya.
Dalam disertasinya beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memprediksi biaya politik yang dikeluarkan oleh para calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu tahun 2014 mendatang akan . Sebab, sistem Pemilu yang dianut masih tetap sama yaitu proporsional terbuka.
Dalam disertasinya, Pramono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu meneliti tentang kecenderungan kenaikan biaya politik dari pemilu 2004 ke Pemilu 2009. Hasilnya adalah kenaikan yang kian "gila", mencapai 3,5 kali lebih besar.
"Dari Rp800 juta menjadi Rp1,2 miliar sampai dengan Rp2 miliar untuk tahun 2009. Menunjukkan pembiayaan cukup besar," ujar dalam sebuah seminar di Jakarta, pertengahan Maret lalu. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dalam disertasinya beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memprediksi biaya politik yang dikeluarkan oleh para calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu tahun 2014 mendatang akan . Sebab, sistem Pemilu yang dianut masih tetap sama yaitu proporsional terbuka.Dalam disertasinya, Pramono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu meneliti tentang kecenderungan kenaikan biaya politik dari pemilu 2004 ke Pemilu 2009. Hasilnya adalah kenaikan yang kian "gila", mencapai 3,5 kali lebih besar."Dari Rp800 juta menjadi Rp1,2 miliar sampai dengan Rp2 miliar untuk tahun 2009. Menunjukkan pembiayaan cukup besar," ujar dalam sebuah seminar di Jakarta, pertengahan Maret lalu. (umi)
