- Antara/ M Agung Rajasa
VIVAnews - Ada sikap berbeda di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pengurus DPP PKS secara tegas menolak kebijakan kenaikan BBM. Di sisi lain, menteri-menteri yang berasal dari PKS justru mendukung kebijakan pemerintah itu.
Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, Sabtu 8 Juni 2013 menuturkan, PKS harus tegas dalam menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. PKS harus tegas mengambil posisi, apakah ingin berjuang bersama dalam kerangka koalisi atau benar-benar menolak.
"Tidak boleh multitafsir, tidak boleh berkaki dua, tidak boleh seperti bunglon yang selalu berubah-ubah," kata Didi di acara diskusi Polemik 'Perahu Retak Setgab' di Warung Daun, Jakarta.
Didi menjelaskan, kenaikan harga BBM ini adalah satu upaya untuk mengalihkan subsidi ke sektor-sektor yang menguntungkan rakyat. Seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pembangunan pendidikan.
Mengenai kapan batas akhir dari keputusan PKS untuk mendukung atau tidak mendukung kenaikan harga BBM, Didi menyerahkan keputusan itu kepada pemimpin koalisi dan harus secepatnya dilakukan.
Menurut Didi, perlu waktu untuk mensosialisikan kepada masyarakat. Bahkan, untuk melakukan sosialisasi ada dua menteri dari Partai PKS yang terlibat langsung. "Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial," kata Didi.
Para menteri, termasuk dari PKS, kata Didi, memiliki kewajiban besar dalam mensosialisasikan kenaikan harga BBM dan juga mengenai penerapan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Sosialisasi itu tidak hanya kepada rakyat Indonesia, juga kepada kader-kader PKS di seluruh Indonesia. Para menteri dari PKS juga harus mengikuti apa yang menjadi komitmen pemerintah dalam hal penyelamatan ekonomi Indonesia," tutur Didi.
Kata Didi, Partai Demokrat berharap agar PKS segera mengubah keputusannya dalam waktu dekat dan menyetujui kebijakan pemerintah dalam hal pengalihan subsidi dengan menaikkan harga BBM.
"Tentu perubahan keputusan PKS untuk menyetujui kenaikan harga BBM akan menjadi lebih bagus lagi bagi partai koalisi. Kami akan menyemangati, menerima dan menyadari kalau itu merupakan suatu bentuk dinamika politik," kata Didi.
Memang disadari, keputusan menaikkan harga BBM di dalam koalisi ada sikap yang tidak populer dan berujung pada risiko penurunan elektabilitas partai.
"Saat ini banyak yang mengatakan keputusan penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM adalah curi start dalam pemilu 2014 untuk mendapat simpati dari rakyat," kata Didi.
"Namun, tindakan seperti itu hanya membuat masyarakat bingung. Tidak elok melakukan hal tersebut di saat pemerintah bersama partai koalisi ingin menjelaskan alasan dari kenaikan harga BBM," lanjut Didi.
Partai Demokrat saat ini belum memikirkan masalah keluar atau tidaknya PKS dari partai koalisi. Tapi diharapkan ada kesadaran dari PKS untuk mendukung kebijakan pemerintah dan kesepakatan Setgab.
"Sekali lagi kami berharap kepada sahabat-sahabat PKS. Kepentingan bangsa ada di dalam koalisi, belum terlambat bagi PKS untuk mendukung kebijakan pemerintah," tutur Didi. (sj)
Viral Video Pria Bakar Diri di Pinrang Sulawesi Selatan, Begini Faktanya
Viral sebuah video memperlihatkan seorang pria membakar diri di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
