PKS Bersikukuh Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

PKS Demo Tolak Kenaikan BBM
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Kubu 03 Bantah Pemilu Ulang Hambat Pelantikan Presiden Terpilih: Alasan Mengada-ada
Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Badan Anggaran DPR, Yudi Widiana, bersikukuh untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diajukan pemerintah. 

Profil Sandra Dewi, Artis Cantik yang Suaminya Terjerat Kasus Korupsi

Dalam pembahasan RUU APBNP di Gedung DPR, Sabtu 15 Juni 2013 ini fraksi menyampaikan beberapa saran untuk dibahas dalam sidang paripurna. "Defisit anggaran bukan masalah subsidi BBM namun karena lemahnya pemerintah dalam mengelola negara," kata Yudi.
Wawancara Lawasnya Jadi Sorotan, Sandra Dewi Ogah Disebut Hidup Bak di Negeri Dongeng


Ditambahkan Yudi, defisit bisa dicegah oleh pemerintah. Caranya dengan menaikkan pendapatan dari pajak dan non pajak, adanya manajemen energi dan pertambangan. Selain itu, pemerintah juga dinilai seharusnya bisa mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi.


Dalam pembacaan pendapat mini fraksi, fraksi PKS juga mengungkapkan pada UU APBN 2013 juga telah mengamanatkan pemerintah untuk menghemat dan mengendalikan BBM bersubsidi. Fraksi PKS menilai pemerintah tidak serius untuk menjalankan amanat UU yang telah disahkan bersama ini.


Selain itu, Yudi juga mengungkapkan pemerintah juga diminta untuk melakukan diversifikasi energi untuk menghemat konsumsi BBM. Selain itu, pemerintah seharusnya juga lebih membangun transportasi massal.


"Kenaikan harga BBM ini akan semakin memperbesar angka rakyat miskin dan juga mendekati miskin," ujarnya.


PKS menilai pemerintah akan merugikan para pengusaha terutama yang berbasis ekspor. Inflasi juga akan menanjak cepat dan pengangguran juga akan bertambah.


"Saat ini tidak perlu kenaikan harga BBM, karena kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah masih bisa dimaksimalkan," ujarnya.


Yudi mengungkapkan secara keseluruhan ada 13 poin catatan PKS yang diberikan kepada pemerintah. Poin-poin ini nantinya akan dibahas dalam rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada Senin, 17 Juni 2013.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya