Sumber :
- ANTARA
VIVAnews
– DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (
fit and proper test
) calon Panglima Tentara Nasional Indonesia pada 20 Agustus 2013. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan nama Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima TNI yang baru. Moeldoko sendiri baru mengemban jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada 20 Mei 2013.
Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan, Tubagus Hasanuddin, Rabu 31 Juli 2013, mengatakan meskipun Moeldoko baru menjabat KSAD selama dua bulan menggantikan Jenderal TNI (Purnawirawan) Pramono Edhie Wibowo, namun pengajuan namanya sebagai Panglima TNI sudah sesuai Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
IOH Kembali Hadirkan INSPIRE, Program Magang untuk Mahasiswa Tingkat Akhir dan Lulusan Baru
Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan, Tubagus Hasanuddin, Rabu 31 Juli 2013, mengatakan meskipun Moeldoko baru menjabat KSAD selama dua bulan menggantikan Jenderal TNI (Purnawirawan) Pramono Edhie Wibowo, namun pengajuan namanya sebagai Panglima TNI sudah sesuai Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Hasanuddin menyatakan, Moeldoko sudah memenuhi syarat sebagai calon Panglima TNI. “Dalam riwayat jabatannya, walaupun singkat-singkat, Moeldoko pernah dua kali menjabat Bintang 3 (sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dan Wakil KSAD). Dia juga pernah menjabat dua kali sebagai Panglima Komando Daerah Militer,” kata Hasanuddin.
Politisi PDIP itu mengatakan, ada 5 poin penting yang harus diselesaikan Panglima TNI yang baru. Pertama, meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus penyerangan Lapas Cebongan dan perkelahian antaranggota TNI dengan Polri. Kedua, meningkatkan profesionalisme prajurit. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Keempat, meneruskan reorganisasi TNI melalui program
Minimum Essensial Force.
Kelima, menjaga netralitas TNI dan menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai Undang-Undang TNI, antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan hak asasi manusia, pembinaan karir, dan lain-lain.
Operasi Sajadah
Hasanuddin mengatakan, catatan yang paling menonjol dari Moeldoko adalah ketika dia menjabat sebagai Pangdam III Siliwangi. Saat itu, menurut Hasanuddin, Kodam Siliwangi terlibat dalam Operasi Sajadah yang digelar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. “Mereka menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat,” ujar dia.
Markas Besar TNI sendiri sebelumnya telah membantah terlibat Operasi Sajadah yang kerap disebut operasi “pengIslaman” pengikut Ahmadiyah. “Pangdam Siliwangi sudah lapor kepada Panglima TNI, tidak ada operasi itu,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul, Maret 2011. (eh)
Halaman Selanjutnya
Hasanuddin menyatakan, Moeldoko sudah memenuhi syarat sebagai calon Panglima TNI. “Dalam riwayat jabatannya, walaupun singkat-singkat, Moeldoko pernah dua kali menjabat Bintang 3 (sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dan Wakil KSAD). Dia juga pernah menjabat dua kali sebagai Panglima Komando Daerah Militer,” kata Hasanuddin.
