- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Dalam rapat kerja nasional ke III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Minggu 8 September 2013, menghasilkan 17 rekomendasi. Hasil rekomendasi ini akan menjadi pedoman kerja penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan pada periode 2014-2019.
"Periode ini merupakan periode transisional untuk kebangkitan Indonesia pada tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia Merdeka," kata Ketua DPP Bidang Politik, Puan Maharani.
Puan mengatakan, realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara semakin jauh dari cita-cita proklamasi. Politik ekonomi Indonesia selalu menempatkan Indonesia pada situasi krisis multi dimensi yang berkepanjangan.
Pertama, melunturnya kedaulatan politik. Hal ini, kata Puan, ditandai dengan merosotnya kepemimpinan Indonesia dalam konstalasi politik internasional, ketidakmampuan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, serta manajemen pemerintahan negara yang didikte oleh mekanisme pasar.
Kedua, fondasi perekonomian nasional yang sangat lemah; di bidang pangan, Indonesia semakin tergantung pada impor. Pemerintah gagal mengendalikan harga daging, kedelai, cabai, bawang dan produk pertanian lainnya, di bidang keuangan nilai rupiah merosot dan defisit anggaran membengkak selama empat triwulan terakhir.
Hal ini merupakan ancaman serius perekonomian nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan ketiadaan kedaualatan politik dan ekonomi oleh negara.
Ketiga, konflik sosial akibat SARA, perebutan sumber daya alam, tanah dan lingkungan berlangsung meluas dengan eskalasi yang meningkat. Hal ini disebabkan rendahnya keberpihakan pemerintah dalam menjamin hak-hak rakyat terhadap sumber daya alam, tanah, dan lingkungan serta tiadanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, termasuk kepada anak-anak dan perempuan.
Keempat, konflik kelembagaan antar penyelenggara pemerintahan negara; konflik yang terjadi tidak lagi pada ranah tugas, pokok dan fungsi antar lembaga tetapi sudah masuk pada aspek penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi kekuasaan.
Kelima, korupsi yang semakin akut dan memiliki keterkaitan dengan lingkaran pertama kekuasaan, politik tebang pilih yang secara sistematis telah dijalankan sejak tahun 2004, kini menciptakan politik sandera, dan terjadinya kriminalisasi atas nama hukum yang menyebabkan apatisme masyarakat terhadap politik.
Berdasarkan kondisi di atas, maka Rakernas III PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemerintah diminta untuk menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional.
2. Pemerintah diminta membentuk suatu Badan Khusus untuk melaksanakan program sosialisasi dan pembudayaan Empat Pilar Berbangsa.
Pelaksanaan program sosialisasi dan pembudayaan Empat Pilar Berbangsa tersebut dapat dikoordinasikan dengan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Agar arah dan haluan pembangunan nasional tetap sesuai dengan amanah ideologi Pancasila dan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. PDIP mengajak semua elemen bangsa untuk mengusulkan pengembalian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
4. Berkaitan dengan target pemenangan Pemilu Legislatif, PDI Perjuangan menargetkan perolehan suara sebesar 27,02 % atau 152 kursi DPR RI.
5. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, PDI Perjuangan merekomendasikan prinsip dasar haluan penyelenggaraan pemerintahan Negara tahun 2014-2019 melalui penyusunan Pembangunan Semesta dan Berencana yang disusun sebagai penjabaran Pancasila 1 Juni, melalui jalan Trisakti.
6. Mendesak Pemerintah Indonesia bersama komunitas dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan peran aktifnya dalam menyelesaikan krisis politik di Suriah, Mesir, dan Kawasan Timur Tengah lainnya.
7. Menegaskan komitmen PDIP untuk tidak membiarkan rakyat menjadi korban konflik sosial, ataupun perlakuan tidak adil yang dialami oleh setiap warga bangsa, termasuk yang bekerja di luar negeri.
8. Mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandai dengan tingginya harga kebutuhan pokok rakyat.
9. Berkaitan dengan krisis ekonomi sebagai akibat membengkaknya defisit transaksi berjalan, melemahnya nilai mata uang rupiah, utang luar negeri yang sangat besar (swasta dan pemerintah), dan ketergantungan terhadap produk impor, maka Rakernas mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis, memperkuat tingkat kepercayaan publik, dan menghasilkan kebijakan kongkrit seperti perubahan APBN ekonomi yang memberikan kepastian bergeraknya perekonomian rakyat dan usaha nasional.
10. PDI Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. Mendesak dihapuskannya praktek tenaga kerja outsourcing (alih daya) dan kontrak yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan; dan menolak politik upah murah.
11. Menyerukan kepada pemerintah untuk berani bersikap tegas di dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam kebebasan memeluk agama/kepercayaan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.
12. Meminta pemerintah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman terdepan NKRI. Dengan demikian di kawasan tersebut pemerintah harus hadir untuk menjamin terlaksananya fungsi dasar negara dibidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan percepatan peningkatan kesejahteraan diwilayah tersebut.
13. Berkaitan dengan politik legislasi yang akan diperjuangan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Rakernas merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
a. Agar politik anggaran DPR RI lebih difokuskan untuk mengatasi krisis, khususnya melalui kebijakan fiskal untuk mendorong terwujudnya tujuan bernegara.
b. Mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keperawatan.
c. Mempercepat penyelesaian pembahasan perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang tentang Kebijakan Energi Nasional.
d. Memastikan dilaksanakannya undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-undang Badan Penyelenggara jaminan Sosial, termasuk memastikan kewajiban pemerintah untuk menjalankan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014.
e. Mendesak pemerintah untuk lebih serius membela pekerja Indonesia diluar negeri, khususnya yang terancam hukuman mati dan menyiapkan langkah yang diperlukan terhadap rencana deportasi ratusan ribu TKI dari Malaysia dan Arab Saudi.
f. Merekomendasikan kepada DPP partai untuk menugaskan kembali Fraksi PDIP DPR RI agar mempercepat penyelesaian Revisi UU tentang Pekerja Indonesia Diluar Negeri.
g. Menugaskan kepada Fraksi PDIP DPR RI untuk mengambil inisiatif maksimal dalam merancang sejumlah Undang-Undang inisiatif untuk melindungi dan mejamin hak asasi manusia terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
h. Menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk terus menerus dan sungguh-sungguh mengawal proses penegakan hukum yang belum tuntas karena belum memberikan keadilan kepada korban pada kasus penyerbuan kantor DPP PDI di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996.
I. Memperjuangkan ralisasi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.
14. Sebagai jawaban terhadap harapan publik atas pentingnya regenerasi kepemimpinan, Rakernas III memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PDIP dalam melaksanakan fungsi kaderisasi di internal partai.
15. Menegaskan bahwa kepemimpinan nasional yang dipersiapkan oleh PDIP merupakan kepemimpinan transformatif yang mampu menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang tidak ringan, bahkan merupakan kepemimpinan untuk menghadapi situasi krisis akibat melemahnya kedaulatan nasional, ketergantungan terhadap impor, dan meningkatnya konflik sosial.
16. Atas dasar butir 15 di atas, maka kualifikasi kepemimpinan nasional ke depan selain memenuhi apsek ideologis, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP harus mencerminkan kemampuan pengelolaan pemerintahan negara untuk secara konsisten memegang prinsip haluan pemerintahan negara sebagaimana digambarkan dalam Pancasila dan UUD 1945, didukung oleh kemampuan manajemen pemerintahan yang handal, serta mempunyai agenda transformasi kepemimpinan nasional, guna mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.
17. Merekomendasikan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan agar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai. (umi)
6 Cara Ampuh dan Mudah Bersihkan Mika Lampu Mobil yang Kusam
Lampu mobil menjadi salah satu komponen penting, karena menyangkut dengan keselamatan pengendara dan juga pengguna jalan lainnya. Maka itu, mika lampu jangan sampai kusam
