Sumber :
VIVAnews -
Ketua MPR, Sidarto Danusubroto, menegaskan Pemerintah harus mendapat penjelasan secara detail tentang alasan Amerika Serikat dan Australia menyadap lalu lintas komunikasi sejumlah petinggi Indonesia.
Menurut Sidarto, aksi spionase Amerika dan Australia itu tidak pantas dilakukan oleh negara yang mengaku sahabat. "Mereka mengaku bersahabat dengan kita, tapi menyadap. Jadi tidak layak dianggap teman," kata Sidarto di Gedung DPR, Rabu 6 November 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
8 Negara dengan Penurunan Tercepat di Asia
Menurut Sidarto, aksi spionase Amerika dan Australia itu tidak pantas dilakukan oleh negara yang mengaku sahabat. "Mereka mengaku bersahabat dengan kita, tapi menyadap. Jadi tidak layak dianggap teman," kata Sidarto di Gedung DPR, Rabu 6 November 2013.
Kasus penyadapan ini, kata Sidarto, harus dibicarakan di tingkat internasional. Sebab bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain juga jadi sasaran penyadapan itu.
Indonesia, lanjutnya, juga sangat berhak dan harus berusaha memanggil Edward Snowden, orang yang pertama kali membocorkan informasi penyadapan tersebut. Meski begitu, Sidarto mengakui bahwa tak mudah memanggil Snowden yang juga mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) itu.
Namun dia mengingatkan bahwa Snowden adalah orang yang memiliki banyak informasi soal aksi spionase AS. "Perlu (dipanggil) supaya dikaji, biar tahu banyak," kata dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, informasi soal aksi penyadapan Badan Intelijen AS (NSA) dan Australia (DSD) pertama kali diungkap oleh harian Australia,
Sydney Morning Herald,
beberapa waktu lalu. Koran itu membuat masing-masing sebuah artikel yang menyebut keduanya membangun pos penyadapan di gedung Kedutaan di Jakarta dan Konsulat Jenderal.
Selain itu, untuk menyadap Indonesia. Menurut laporan laman
Guardian
, operasi penyadapan DSD itu dibantu mitra sekutu yakni Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA).
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kasus penyadapan ini, kata Sidarto, harus dibicarakan di tingkat internasional. Sebab bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain juga jadi sasaran penyadapan itu.
