Kapolri: Jika Pelantikan Presiden Terhambat, Negara dalam Bahaya

Selasa, 11 Februari 2014 - 16:10 WIB

Oleh :

Sutarman.

Sumber :

ANTARA FOTO/Andika Wahyu

VIVAnews – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman meminta masyarakat mendukung penuh pengamanan Pemilu 2014. Jangan ada hambatan sekecil apapun dalam pemilu yang bisa menyebabkan tertundanya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Jadwal pemilu begitu penting. Kita harus bersama-sama menjaga supaya tahapan dan jadwal pemilu yang ditetapkan KPU bisa berjalan dengan lancar dan tak terhambat,” kata Sutarman di Jakarta, Selasa 11 Februari 2014.

Sutarman mengingatkan potensi bahaya bila pelantikan Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota lembaga legislatif tertunda. Sebab penundaan pelantikan tak diatur dalam Undang-Undang.

“Kita harus pastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung tanggal 20 Oktober 2014. Jangan sampai ada kekosongan sedikitpun. Jangan sampai tidak ada pemimpin,” ujar Kapolri.

Jika terjadi kekosongan kekuasaan, maka negara dalam kondisi bahaya dan berpotensi diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu. “Pokoknya jangan sampai pelantikan terhambat. Jam 00.00 tidak ada (presiden baru), negara bubar,” kata Sutarman.

Bila tidak ada presiden dan wakil presiden pada waktu yang telah ditentukan, maka negara untuk sementara akan dikelola oleh menteri-menteri. Proses transisinya bisa terjadi selama 1 bulan bahkan 2 tahun.

“Saya ingatkan, jangan sampai ada persoalan-persoalan kecil yang mengganggu pemilu dan pelantikan. Sebab belum ada ketentuan yang mengatur jika Oktober transisi kepemimpinan tak terjadi,” ujar Sutarman. (umi)