- ANTARA FOTO/Arif
VIVAnews - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hajriyanto Thohari, menilai yang dibentuk oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak lazim diterapkan di Indonesia. Meskipun itu sebenarnya tidak melanggar Undang-Undang yang ada.
"Mungkin nilai positifnya adalah menunjukkan kesiapan untuk menjalankan pemerintahan jika nanti sewaktu-waktu, siapa tahu, memenangi pemilihan umum presiden," kata Hadjriyanto dalam pesan singkatnya, Senin 3 Maret 2014.
Dia mengatakan, itu biasa dibentuk di negara dengan sistem parlementer, dan karena itu tidak lazim di negara dengan sistem presidensiil seperti Indonesia. Menurut Hajriyanto, itu bisa juga sebagai instrumen untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus kampanye politik.
Sementara Partai Golkar lanjut Hajriyanto, saat ini lebih fokus menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Pasalnya, Partai Golkar bertekad untuk memenangkan Pileg 2014. "Partai Golkar tidak merasa perlu membentuk ," ujar dia.
Meski begitu, politisi Golkar itu menegaskan, jika PDIP menang Pemilu 2014 maka PDIP harus sunguh-sungguh merealisasikan yang telah disusunnya itu.
"Yang penting jangan bohong, artinya, janganlah nanti anggota kabinet yang sebenarnya tidak sama dengan . Kalau berbeda tentu bisa dianggap sebagai kebohongan publik," ujar dia. (eh)
Baca juga :
Pertamina Patra Niaga Beberkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia di Hannover Messe 2024
PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading berpartisipasi dalam pameran industri terkemuka internasional, Hannover Messe 2024.
