Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi daerah yang rawan kecurangan dibanding sejumlah lokasi pencoblosan lainnya. ICW bersama TII, JPPR, Perludem, LBH Jakarta, AJI Jakarta dan ILAB (MataMassa) akan melakukan pemantauan Pemilu legislatif 9 April mendatang.
"Akses yang minim dikhawatirkan menjadi potensi kerawanan kecurangan untuk pelaksanaan Pileg di Lapas," kata peneliti ICW, Abdullah Dahlan, di kawasan Cikini, Jakarta, Senin 7 April 2014.
Menurut Abdullah, dalam kondisi ini pejabat maupun petugas Lapas dan jaringan media harus menjamin kecurangan tidak terjadi. Minimnya akses informasi yang diterima oleh para tahanan mewajibkan petugas Lapas harus menjamin Pemilu bisa berjalan jujur dan adil di hari pencoblosan.
Pemantauan Pemilu di dalam Lapas bukanlah hal mudah seperti di TPS yang berada di luar Lapas. Tidak semua masyarakat mempunyai akses untuk keluar masuk ke Lapas.
"Oleh karena itu petugas Lapas lah ujung tombak pengawasan hingga Pemilu di dalam Lapas bisa berjalan dengan jujur dan adil," ungkapnya.
Untuk pengawasan pelaksanaan di lapangan, koalisi ini melibatkan pemantau yang direkrut langsung. "Kita sudah siapkan 300 pemantau yang tersebar di 15 provinsi. Pelanggaran-pelanggaran seperti pemberian uang, jasa, barang serta penggunaan fasilitas negara akan disikapi oleh tim pematau," ujar dia.
Selain itu, jaringan ini meminta masyarakat agar bersedia menjadi relawan pemantau. Tanpa bantuan dari masyarakat, kecurangan sulit dipantau oleh tim ini.
"Semua laporan dari kecurangan yang ditemukan oleh pemantau, maupun laporan langsung dari masyarakat akan ditindaklanjuti ke Bawaslu untuk proses sanksi," tuturnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Oleh karena itu petugas Lapas lah ujung tombak pengawasan hingga Pemilu di dalam Lapas bisa berjalan dengan jujur dan adil," ungkapnya.
