Sumber :
- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews -
Koalisi Kawal RUU Pilkada akan mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan revisi terhadap sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung atau melalui DPRD. Mereka menilai SBY merupakan pemimpin yang menikmati buah dari pemilihan langsung sejak 2004 lalu.
"Beliau juga menikmati pemilihan langsung, pilkada yang kita nikmati sekarang, secara langsung itu atas kebijakan Pak SBY," kata Koordinator aksi Koalisi Kawal RUU Pilkada, Masykurudin Hafidz, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu 14 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Beliau juga menikmati pemilihan langsung, pilkada yang kita nikmati sekarang, secara langsung itu atas kebijakan Pak SBY," kata Koordinator aksi Koalisi Kawal RUU Pilkada, Masykurudin Hafidz, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu 14 September 2014.
Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) itu berpendapat, sebagai inisiator, SBY pasti memiliki cara untuk dapat membatalkan rencana tersebut baik keras maupun lunak. Misalnya dengan menginstruksikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, sebagai perwakilan pemerintah untuk menolak usulan tersebut atau secara halus melalui perwakilan Partai Demokrat yang ada di DPR.
"Pemerintah sendiri yang mengajukan. Jadi jangan diam, sikap SBY di Demokrat harus sama," ujarnya.
Masykurudin berharap, SBY sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia, dapat mempertimbangkan masukan mereka. Sehingga, demokrasi yang saat ini sedang dibangun dapat lebih matang dan pro rakyat di masa depan.
"Artinya kami minta petunjuk Pak SBY sebagai guru demokrasi agar kebijakan ini (pilkada langsung) tetap (berjalan)," jelasnya.
Aksi dukungan terhadap pemilihan langsung serentak dilakukan di Indonesia. Koalisi Kawal RUU Pilkada merupakan gabungan puluhan LSM dan akademisi di seluruh Indonesia.
Mereka terdiri dari, Perludem, ICW, Fitra, JPPR, KIPP Jakarta, Polupi Center, IPC, Rumah Kebangsaan, Our Voice, Satjitpto Raharjo Institut, MCW Jatim, Dewan Guru Besar FE Universitas Hasanudin, Pusako FH Universitas Andalas, Dewa Orga Semarang dan Puskapol Fisip UI.
Setelah menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia hari ini, mereka akan menggelar aksi di depan Istana, Selasa 16 September 2014. Namun sehari sebelumnya, Senin 15 September 2014, mereka berencana menggelar konfrensi pres di kantor ICW dengan agenda membeberkan profil kepala-kepala daerah yang bermasalah maupun tidak bermasalah hasil dari pemilihan langsung.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) itu berpendapat, sebagai inisiator, SBY pasti memiliki cara untuk dapat membatalkan rencana tersebut baik keras maupun lunak. Misalnya dengan menginstruksikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, sebagai perwakilan pemerintah untuk menolak usulan tersebut atau secara halus melalui perwakilan Partai Demokrat yang ada di DPR.
