- ANTARA FOTO/Seno
VIVAnews - Penolakan terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disampaikan oleh sejumlah walikota dan bupati di berbagai daerah. Di antaranya Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Idaham.
Menurut Idaham, pemilihan kepala daerah oleh DPRD jauh lebih tidak demokratis dibanding pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dia tidak sepakat dengan salah satu opsi yang kini berkembang dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
Idaham mengatakan, seharusnya DPR RI membahas usulan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yakni, evaluasi dampak pelaksanaan pemilu langsung agar dalam pelaksanaan Pilkada yang akan datang, dampak negatifnya dapat diminimalisir, bukannya mengganti pola pilkada langsung menjadi menjadi tak langsung.
Kota Binjai merupakan salah satu wilayah yang akan melangsungkan pilkada walikota pada Juli 2015 mendatang.
Seperti diketahui, dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR berkembang dua opsi pemilihan kepala daerah. Koalisi Merah Putih yang terdiri atas Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP serta Demokrat mendukung opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Sementara itu, koalisi pendukung Jokowi-JK, yakni PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB mendukung tetap dilaksanakannya Pilkada langsung.
(tvOne/Taufik Hidayat/asp)