Sumber :
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVAnews
- Partai koalisi pendukung Jokowi-JK, PDI Perjuangan, Hanura, PKB dan Nasdem
walk out
dalam sidang paripurna pemilihan ketua DPR RI. Mereka mengangggap paripurna ini tidak adil dan merugikan partai mereka.
"Menyikapi gelagat dan perkembangan, tentunya fraksi PDIP yang merupakan bagian dari partai, tanpa mengurangi rasa hormat dari fraksi, oleh karena itu izinkan kami PDIP untuk tidak ikut proses pengambilan keputusan, terima kasih," kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, di ruang paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Menyikapi gelagat dan perkembangan, tentunya fraksi PDIP yang merupakan bagian dari partai, tanpa mengurangi rasa hormat dari fraksi, oleh karena itu izinkan kami PDIP untuk tidak ikut proses pengambilan keputusan, terima kasih," kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, di ruang paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014.
Hal serupa dilakukan oleh fraksi Hanura. "Hanura menolak rapat pemilihan pimpinan ini. Tidak ada aspirasi. Semua tidak didengar. Kami dari Hanura menyatakan tidak bertanggung jawab dan
walk out
dari paripurna," kata anggota DPR RI asal Sulawesi Utara.
Sementara fraksi PKB melakukan
walk out
dengan alasan pimpinan tidak berlaku adil. "PKB
walk out.
Menganggap ada kediktatoran. Persidangan dianggap otoriter dan tidak memberi kesempatan bicara," kata Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan.
Terakhir, fraksi Nasdem menyusul aksi
walk out
yang dilakukan tiga partai pendukung Jokowi-JK. "Kami melihat langkah senior mencederai demokrasi sebagai sejarah terburuk pembelajaran demokrasi. Kita boleh membuat langkah apapun, tapi kita tidak boleh bohong," kata Ketua Fraksi Nasdem, Viktor Laiskodat.
Dalam sidang paripurna paket pimpinan DPR periode 2014-2019, paripurna menetapkan politikus Golkar, Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Sedangkan kursi Wakil Ketua DPR masing-masing diisi Fadli Zon dari Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, Agus Hermanto dari Demokrat, Taufik Kurniawan dari PAN.
Kelima pimpinan DPR RI itu telah disahkan dan dilantik secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hal serupa dilakukan oleh fraksi Hanura. "Hanura menolak rapat pemilihan pimpinan ini. Tidak ada aspirasi. Semua tidak didengar. Kami dari Hanura menyatakan tidak bertanggung jawab dan
