Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVAnews
- Presiden Joko Widodo diwanti-wanti untuk mencari figur yang bersih dan memiliki kapasitas yang baik guna memimpin kementerian. Selain itu, menteri Jokowi dituntut memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan berani.
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, keberanian menjadi salah satu modal penting menteri kabinet Jokowi untuk melakukan terobosan membenahi birokrasi dan mengeksekusi program pro rakyat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, keberanian menjadi salah satu modal penting menteri kabinet Jokowi untuk melakukan terobosan membenahi birokrasi dan mengeksekusi program pro rakyat.
"Jangan sampai menterinya tidak berani membuat terobosan malah terjebak korupsi birokrasi di kementeriannya," kata Emerson dalam perbincangan di
Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne
, Sabtu, 25 Oktober 2014.
Menurut Emerson, pengalaman 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bukti bahwa keberanian menjadi modal penting menteri untuk membenahi birokrasi di kementerian yang mereka pimpin.
Tak sedikit dari figur-figur menteri atau pejabat negara di era SBY dari kalangan profesional yang semula dinilai bersih, memiliki kapasitas dan kepemimpinan yang baik justru terjebak dalam karut-marutnya tata kelola birokrasi kementerian. Mereka tidak berani melawan, tapi malah terjebak dan menjadi tersangka korupsi.
Di antaranya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri, mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
"Mereka bisa saja dikerjai. Jangan sampai birokrasi tertentu mencelakai menteri-menteri yang bersih. Ini yang harus ditekankan Jokowi saat memilih nanti," ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, KPK tak pernah menjamin sepenuhnya, apabila ada nama-nama yang selama ini belum pernah bersentuhan dengan KPK atau tidak diberi catatan oleh KPK, kemudian mereka menjabat menteri dan mereka tidak akan korupsi.
KPK dan PPATK dilibatkan Presiden Jokowi untuk melacak rekam jejak calon menterinya. Dari hasil penelusuran KPK dan PPATK, Jokowi mengakui ada delapan calonnya bermasalah.
KPK telah memberi daftar kuning dan merah untuk nama-nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri. [Baca ]
"KPK juga tak pernah menjamin itu. Yang pasti Pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK," terang Johan yang baru dilantik sebagai Deputi Pencegahan KPK ini. [Selengkapnya ]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jangan sampai menterinya tidak berani membuat terobosan malah terjebak korupsi birokrasi di kementeriannya," kata Emerson dalam perbincangan di
