"Agung Cs Majukan Jadwal Munas Tandingan Demi Kejar Target Politik"

Munas Golkar tandingan masih sepi, Sabtu (6/12)
Sumber :
  • Harry Siswoyo/VIVAnews
VIVAnews -
Kemenkominfo Gelar Talkshow “Rekam Jejak Digital di Ranah Pendidikan”
Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan Munas yang berlangsung pada malam ini diklaim akan berjalan demokratis.

Berawal dari Hobi Pakai Brand Mewah, Selebgram Berusia 70 Tahun Ini Debut di Paris Fashion Week

"Berbeda dengan munas yang ada di Bali," ujar Agung saat membuka Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2014.
Terinspirasi Langkah Indonesia, Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR


Menurutnya, Munas kali ini perlu dilakukan segera dikarenakan ke depannya akan terdapat banyak agenda politik.


"Munas yang direncanakan Januari (2015), kita majukan Desember dan kali ini Insya Allah kita mempunyai Ketua Umum baru," jelasnya.


Munas kali ini akan memilih Ketua Umum Partai Golkar untuk lima tahun ke depan. Dalam pemilihan tersebut terdapat tiga kandidat utama yakni Agus Gumiwa, Priyo Budi Santoso, dan Agung Laksono.


Lebih lanjut, Agung mengungkapkan bahwa Munas kali ini tidak hanya memilih ketua umum baru bagi partai beringin tersebut di masa mendatang.


"Tidak hanya Ketua Umum, melainkan juga membahas program, kebijakan, pokok pikiran untuk beberapa tahun ke depan," tutur dia.


Ketua DPP Golkar, Gandung Pardiman, mengatakan berdasarkan konstitusi partai, Munas diselenggarakan oleh DPP Partai berdasarkan putusan rapat pleno DPP dan atau Rapimnas. Menurutnya, penyelenggaraan Munas di Ancol tidak memiliki landasan putusan, baik rapat pleno DPP ataupun Rapimnas.


"Dasarnya apa di sana? Konsideran untuk panitia, keputusan dan lain-lain
nggak gatuk,
kalau dasarnya
nggak
ada, berarti
nggak
konstitusional," kata Gandung ketika dihubungi.


Gandung menjelaskan, presidium yang digalang Agung cs itu awalnya minta penyelenggaraan Munas pada 2014 saat DPP yang dipimpin Aburizal Bakrie menyiapkan penyelenggaraannya pada 2015. Setelah tuntutan dipenuhi menjadi 2014, para anggota presidium itu kembali menyerang DPP dengan mengatakan penyelenggaraan Munas pada 2014 tidak ada dasarnya.


Gandung menegaskan, dasar penyelenggaraan munas adalah rapat pleno DPP dan atau keputusan rapimnas.
Nah,
Rapimnas yang diselenggarakan secara sah di Yogyakarta dan dihadiri kubu Agung cs, memutuskan penyelenggaraan Munas pada 30 November 2014.


"Saya tidak serius-serius amat menanggapi itu. Seorang politikus, negarawan itu yang jelas konsistensi pikir. Kalau tidak dimiliki apa perjuangannya. Itu yang membingungkan," katanya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya