- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan dua negarawan itu berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Senin 8 Desember 2014.
Jokowi mengatakan, pertemuan ini membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Baik Jokowi maupun SBY memiliki komitmen mengawal Perppu yang diterbitkan SBY ketika masih menjabat sebagai presiden itu agar disahkan di DPR.
"Masih ada waktu sampai Januari, tentu saja ini sesuai dengan harapan rakyat agar pemilihan dilaksanakan dengan langsung," kata Jokowi usai bertemu dengan SBY.
Jokowi mengatakan kerjasama Koalisi Indonesia Hebat dengan Partai Demokrat akan ditentukan pada bulan Januari 2014 pada saat Perppu itu mulai dibahas di DPR.
"Nanti lihat Januari," kata dia.
Namun, Jokowi mengakui bahwa Perppu Pilkada ini adalah awal dari bergabungnya Partai Demokrat menjadi partai pendukung pemerintah. "Dalam waktu dekat ini (kerjasamanya) Perppu dulu, kalau diteruskan ya bisa saja. Paling tidak menjadi pintu masuk," ujarnya.
Namun, Jokowi enggan mengatakan kesepakatan apa yang telah dibuat dengan SBY untuk melakukan kerjasama ini. "Komitmen hanya saya dan Pak SBY yang tahu," kata Jokowi.
Lalu apa bentuk komitmen SBY untuk mendukung KIH dalam pembahasan Perppu ini?
"Bentuk komitmen apa? Masa pakai MOU. Apa yang beliau sampaikan itu saya yakini akan nanti dilaksanakan dalam memberikan dukungan pada Perppu," ujar Jokowi. (ren)
Baca juga:
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTN
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah tak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
