- VIVA.co.id/ Dian Tami
VIVA.co.id - 34 DPD tingkat I Partai Golkar menolak wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digagas Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Gagasan itu dianggap tak memiliki dasar hukum.
"Para DPD tidak setuju Munaslub karena tidak ada alasan konstitusional diadakannya Munaslub," ujar Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie usai memimpin rapat konsolidasi dengan seluruh DPD tingkat 1 di Hotel Sultan, Jakarta.
Menurut ARB, Munaslub juga berpotensi menjadi preseden buruk kepemimpinan pada semua tingkatan. "Bisa bayangkan kalau mengadakan satu munas sudah diadakan dan besok ada yang mengadakan munas baru, lalu mengklaim sebagai keputusan yang sah apakah kita mengadakan munas lain, tidak baik terus sampai begitu," ujarnya.
ARB juga mempertanyakan kepanitiaan, juga peserta munaslub kalau sampai gagasan itu dilaksanakan. "Kita tahu 2/3 setuju diadakannya Munaslub kita bisa mengadakan munaslub. Namun, semua DPD tidak setuju jadi kita tidak bisa mengadakan munaslub," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengusulkan diadakannya munaslub. Menurut dia, kisruh di dalam tubuh Partai Golkar harus segera diselesaikan lewat munaslub guna menghadapi Pilkada.
Sementara, papat konsolidasi akbar yang dilakukan Partai Golkar kemarin bertujuan untuk menguatkan Partai Golkar di daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilakukan akhir tahun ini.
Rapat konsolidasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan kepada para (DPD) tentang perkembangan hukum yang ditempuh Partai Golkar dalam rangka memperjuangkan keabsahan Munas ke sembilan Partai Golkar di Bali. Rapat konsolidasi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham serta para petinggi Partai Golkar.
(mus)
