VIVAnews - Calon wakil presiden Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik berisi komitmen penghapusan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Penekenan kontrak ini dilakukan di hadapan seribuan pelajar, mahasiswa dan pemuda di Depok, Jawa Barat.
"Dengan memperhatikan aspirasi yang disampaikan pemuda dan mahasiswa, maka Ibu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sepakat untuk melakukan kontrak politik dengan pemuda dan mahasiswa Indonesia guna mencabut UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan," kata Prabowo menjelang penandatanganan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Rabu 10 Juni 2009.
Menurut Prabowo, UU BHP telah membuat orang miskin semakin sulit untuk berkuliah karena negara menjauh dari perannya menghidupi pendidikan tinggi. UU BHP memperparah kesenjangan dalam masyarakat.
Acara penandatangan kontrak bermeterai ini mengikuti deklarasi Pelajar Pemuda Mahasiswa Dukung Prabowo. Unsur-unsur yang disebut tadi kemudian menjadi saksi Prabowo meneken kontrak politik.
Sebelum penandatanganan, masing-masing perwakilan itu menyampaikan aspirasinya. Seorang pengamen jalanan misalnya meminta jika Mega-Prabowo berkuasa, jangan sampai Peraturan Daerah mengalahkan hak hidup warga negara.
Sementara mahasiswa juga menyinggung mengenai kesenjangan di bidang pendidikan semakin melebar jika UU BHP diterapkan. Para mahasiswa ini datang dari sejumlah perguruan tinggi termasuk dari Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar.
Soal Anggapan Raja Penalti Liga 1, Begini Pembelaan Arema FC
Arema FC menolak anggapan sebagai tim paling diuntungkan oleh wasit karena banyak menerima hadiah penalti di Liga 1. Singo Edan menilai penalti yang mereka dapat murni.
