Sumber :
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, membantah penilaian bahwa Parlemen tak produktif akibat lebih sibuk mengurus proyek gedung. Penilaian itu didasarkan pada rendahnya capaian produk legislasi.
Baca Juga :
Fadli Zon: Silakan Demonstran Menginap di DPR
Fadli mengakui bahwa target produk legislasi memang belum tercapai. Namun dia berkilah, hal itu terjadi bukan karena , melainkan akibat perubahan sistem.
Baca Juga :
Fadli Zon Antusias dengan Koalisi Kekeluargaan
"Legislasi jalan terus. Cuma, kan ada perbedaan. Dalam periode lalu, undang-undang itu diurus oleh Baleg (Badan Legislasi), sekarang setiap anggota dalam setiap komisi bisa mengurus undang-undang, karena itu sudah menjadi tugas dari setiap anggota," kata Fadli di kompleks Parlemen di Jakarta pada Jumat, 28 Agustus 2015.
Fadli berpendapat, sistem yang diterapkan sekarang memang mengakibatkan proses pembuatan undang-undang menjadi lebih lama. Namun dengan sistem itu, kualitas undang-undang yang dihasilkan DPR akan lebih baik.
"Ini kemudian pembahasannya sedikit lebih lama ketimbang dilimpahkan semua kepada Badan Legislasi, seperti pada periode lalu. Dengan harapan bahwa hasil undang-undang akan lebih berkualitas," ujar Fadli.
Politikus Partai Gerindra itu tidak menyoal bila target Program Legislasi Nasional jumlahnya masih sedikit. Tapi yang penting, semua proses revisi dan pembuatan undang-undang tetap berjalan.
"Jadi tidak ada masalah. Berjalan terus. Fungsi yang lain juga, pengawasan, kami jalankan. Budgeting (penganggaran) kami jalankan. Semua jalan dan dalam proses," kata Fadli.
Gedung dan kasus
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Beny K Harman, mengakui kurangnya kinerja Parlemen yang tampak dalam rendahnya capaian produk legislasi. Salah satu penyebabnya adalah pimpinan DPR terlalu sibuk mengurusi pembangunan gedung.
"Kamu lihat sendiri. Pimpinan sibuk mengurus gedung dan kasus," katanya.
Politikus Partai Demokrat itu meminta pimpinan DPR tak sibuk mengurusi pembangunan gedung. Ia berharap pimpinan DPR fokus kembali pada tugas legislasi.
Sebelumnya, Ketua DPR, Setya Novanto, dalam pidatonya di ruang sidang paripurna, menolak disalahkan dengan minimnya program legislasi yang dihasilkan.
"DPR diberi amanat sebagai kuasa pembuat undang-undang sesuai Pasal 20 UUD 1945. Tetapi kita juga tahu bahwa peran Presiden dalam pembuatan undang-undang masih dominan," ujar politikus Partai Golkar itu.
Novanto mengatakan bahwa untuk memacu program legislasi diperlukan komitmen dari kedua pihak, yakni DPR dan pemerintah. Tanpa komitmen kedua pihak, target (Prolegnas) sulit tercapai. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini kemudian pembahasannya sedikit lebih lama ketimbang dilimpahkan semua kepada Badan Legislasi, seperti pada periode lalu. Dengan harapan bahwa hasil undang-undang akan lebih berkualitas," ujar Fadli.
