Sumber :
- mpr.go.id
VIVA.co.id
- Kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan ke China menuai polemik. Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Kaukus Indonesia Hebat (KIH) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Zulkifli itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Menurut para pelapor, dugaan pelanggaran itu menyangkut ajakan bagi pengusaha China untuk berinvestasi di Indonesia, yang ramai pemberitaannya di media-media nasional.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
DPR Mau Tambah Posisi Wakil Ketua MKD
Baca Juga :
Cita Citata Mau Laporkan Anggota DPR Amri ke MKD
Menurut para pelapor, dugaan pelanggaran itu menyangkut ajakan bagi pengusaha China untuk berinvestasi di Indonesia, yang ramai pemberitaannya di media-media nasional.
"Zulkifli Hasan tidak mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya, terkait dengan ajakan bagi pengusaha berinvestasi di Indonesia. Bukan tugas Ketua MPR untuk mengundang investor, karena urusan investasi adalah urusan pemerintah selaku eksekutif," kata salah satu perwakilan KIH, Syarif Hidayatullah di DPR, Jakarta, Senin 28 September 2015.
Menurut Syarif, dalam pertemuan dengan pengusaha yang tergabung dalam Forum China Minsheng Investment Corp dan Maspion Group itu, Zulkifli menyatakan akan menyiapkan karpet merah bagi pengusaha China.
"Bahasa karpet merah memiliki konotasi negatif karena memiliki kesan agung dan kesan yang muncul adalah memelas alias ngemis. Indonesia memang butuh investasi tetapi jangan seperti pengemis dalam mencari investasi," ujar Syarif.
Namun Syarif pesimis laporan dari kelompoknya akan dipermasalahkan dan ditolak oleh MKD. Gara-gara menurutnya ada salah satu anggota MKD yang juga ikut ke China, yaitu Syarifuddin Suding.
"Kami pesimis (laporan) tidak diterima, karena ada salah satu anggota MKD yang ke China. Saya juga mengundang tujuh anggota yang melaporkan pimpinan DPR untuk ikut melaporkan (Zulkifli)," kata Syarif.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Zulkifli Hasan tidak mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya, terkait dengan ajakan bagi pengusaha berinvestasi di Indonesia. Bukan tugas Ketua MPR untuk mengundang investor, karena urusan investasi adalah urusan pemerintah selaku eksekutif," kata salah satu perwakilan KIH, Syarif Hidayatullah di DPR, Jakarta, Senin 28 September 2015.
