'Freeport Gunakan Cara Kolonial, Provokasi dan Adu Domba'

Aksi Usut Kasus Freeport
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, mengingatkan agar bangsa ini tidak mudah diprovokasi oleh asing. Dalam skandal Freeport yang menghebohkan publik Tanah Air, Adhie melihat usaha tersebut begitu nyata.

"Kita semua, ini memang provokasi, cara-cara kolonial mengadu domba bangsa kita," kata Adhie dalam perbincangan dengan tvOne, Senin, 7 Desembar 2015.

Menurut Adhie, Freeport sengaja melakukan suatu gerakan untuk memanas-manasi orang Papua. Mereka ingin menampilkan bahwa para elite di Jakarta tengah bernafsu memperebutan kekayaan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu yang sejatinya bersumber pada bumi Papua.

"Lalu mereka klaim pada orang Papua, lebih baik kalau kekayaan ini kalian kelola sendiri. Skenario ini dibentuk (untuk memecah belah bangsa)," kata Adhie lagi.

Adhie berpendapat bahwa kisruh yang ada di Jakarta adalah alat bagi Freeport dan Amerika Serikat untuk membuktikan bahwa orang-orang Jakarta brengsek. Dia pun mengingatkan kepada tokoh-tokoh nasional di Tanah Air, yang semula bermain demi ambisi dan kepentingan pribadi untuk berpikir lebih jernih lagi.

"Ini dipakai oleh mereka untuk mengadu domba. Kita ingat, dalam pemeriksaan, Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoeddin, mengatakan kalau tidak diperpanjang ada perang antar suku di sana. Ini (desain) yang berbahaya," tutur Adhie.

Rampingkan Organisasi, Saham Induk Freeport Melonjak

Kaki Tangan Asing

Sementara itu, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengingatkan pada para pemimpin bangsa agar tidak melakukan tindakan-tindakan konyol. Sebaliknya, mereka harus melakukan tindakan yang bisa menjadi teladan rakyat.

"Biaya politik untuk hal ini (ribut-ribut soal Freeport) begitu tinggi. Sedangkan Anda belum bisa menyelamatkan aset bangsa," kata Noorsy.

Noorsy mengingatkan amanah yang kini mereka pegang akan dimintai pertanggungjawaban. Jika mengkhianatinya maka mereka sudah menciderai diri sendiri dan keluarga.

"Karena rakyat akan menganggap Anda pemimpin yang gagal," lanjut Noorsy.

Noorsy juga berpesan bahwa para pejabat atau penyelenggara negara tidak boleh menjadi kaki tangan asing. Mereka wajib menjalankan konstitusi, UUD 1945. "Peganglah sumpah  itu."

Salah satu tribun di Mimika Sports Complex

Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020

Pembangunan Mimika Sports Complex dibantu oleh PT Freeport Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
13 April 2016