- REUTERS/Christian Hartmann
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo tidak menginginkan persoalan Blok Masela diputus dengan buru-buru. Dalam sambutan pada rapat kabinet terbatas, terkait Blok Masela, Jokowi mengatakan amanat konstitusi dalam hal ini UUD 1945, diperhatikan dengan baik.
"Amanat konstitusi kita yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Jokowi di kantornya, Selasa 29 Desember 2015.
Dengan begitu, Jokowi mengingatkan, penyelesaian Blok Masela benar-benar harus digunakan untuk seluruh rakyat. Bukan hanya oleh segelintir orang saja.
"Karena ini sebuah pengembangan proyek yang sangat besar, oleh sebab itu jangan tergesa-gesa," kata dia.
Namun, dia meminta agar keputusan ini diambil dengan baik. Sebab, akan memberi efek jangka panjang.
"Dan kita harus menyadari bahwa kekayaan sumber daya alam kita baik minyak bumi, gas bumi yang terkandung di bumi pertiwi ini suatu saat akan habis," katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan mereka masih menunggu hasil kajian dari konsultan internasional. Bila hasil kajian itu selesai ditindaklanjuti untuk menentukan opsi rencana pengembangan lapangan (PoD) Blok Masela.
"Saya janji sebelum akhir tahun (selesai). Ini tanggal berapa? Tanggal 22 (Desember), ya? Masih ada waktu 8x24 jam lagi," kata dia.
Sudirman berjanji akan langsung mengkaji laporan konsultan tentang pengembangan blok ini. Nantinya, mereka akan membahasnya dengan pihak-pihak terkait, seperti Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.
"Begitu dapat, kami akan melihat, mempelajari, dan mendiskusikannya," kata eks Direktur Utama PT Pindad itu.
Seperti yang diketahui, pihak kementerian menggunakan jasa konsultan Potten and Partner untuk mengkaji pengembangan Blok Masela.
Seperti diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mengajukan rekomendasi revisi PoD I Lapangan Abadi, Blok Masela kepada Menteri ESDM, sebagai tindak lanjut permohonan Inpex Masela Limited, pada 12 September 2014.
PoD tersebut mengusulkan perubahan skenario kapasitas fasilitas produksi Floating LNG (FLNG) dari 2,5 juta metrik ton per tahun (MTPA) menjadi 7,5 MTPA. Usulan ini diajukan Inpex karena setelah dilakukan pengeboran pada tahun 2013-2014, cadangannya diidentifikasi jauh lebih besar yaitu 10,37 triliun kaki kubik (TCF).
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
