Sumber :
- ANTARA FOTO/ Akbar Nugroho Gumay.
VIVA.co.id -
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, dan sejumlah tokoh nasional berniat memaksa partai-partai politik mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Skandal Freeport. Menurut dia, kunci dari Pansus tersebut ada di tangan mereka.
"Kami paksa semua parpol untuk membuat Pansus Freeport," kata Fahri dalam suatu diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Januari 2016.
Fahri mengatakan mereka tidak perlu takut dan khawatir. Karena, angket adalah alat untuk membuka apa yang selama ini tidak terbuka.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Usai Pecat Fahri Hamzah, Fraksi PKS DPR Dirombak
Baca Juga :
Anis Matta Minta Fahri Banyak Baca Alquran
"Kami paksa semua parpol untuk membuat Pansus Freeport," kata Fahri dalam suatu diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Januari 2016.
Fahri mengatakan mereka tidak perlu takut dan khawatir. Karena, angket adalah alat untuk membuka apa yang selama ini tidak terbuka.
"Alat investigasi rakyat Indonesia itu namanya hak angket," kata Fahri lagi.
"Saya sudah lihat yang tanda tangan (pembentukan Pansus Freeport) di DPR. Sudah banyak. Tinggal nunggu restu partai," lanjut Fahri.
Tak hanya partai politik, Fahri juga menunggu nyali Presiden Jokowi untuk ikut membongkar kasus Freeport tersebut. terlebih, saat kampanye Pilpres lalu, mereka berjanji akan menyelesaikan masalah Freeport.
"Sekarang ketika sudah berkuasa, kok enggak berani buka," kata Fahri.
Jangan Berhenti di Setya Novanto
Fahri menegaskan bahwa skandal Freeport tidak boleh berhenti pada mundurnya Setya Novanto dari posisi Ketua DPR. Kasus tersebut masih mengandung banyak keanehan, sehingga perlu digali lebih dalam lagi.
Misalnya ia mencatat, selama 48 tahun Freeport beroperasi di Papua, masyarakat tidak diperbolehkan mengetahui apa yang terjadi. Lalu kenapa seorang Presiden Direktur PT Freeport Indonesia bisa berkoordinasi dengan Menteri ESDM merekam pembicaraan dengan Novanto yang menjabat ketua DPR ketika itu.
"Untuk itu dibutuhkan keberanian untuk membongkarnya," kata Fahri.
Politikus PKS itu menegaskan, hak angket Freeport harus segera terwujud demi membuat terang isu kongkalikong antara dengan kelompok 'orang kuat' di Indonesia. Bahkan, katanya, tahun 2016 ini kasus Freeport harus tuntas.
"Tahun 2016 adalah tahun membongkar kasus Freeport. Tahun 2016 adalah tahun konsolidasi kedaulatan sumber daya alam. Itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman di DPR," tutur Fahri.
Selain Fahri, hadir dalam diskusi tersebut antara lain, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon, Direktur Indonesia Resources Studies Marwan Batubara, Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi dan Direktur Global Future Institute Hendrajit.
Tema yang mereka bahas adalah "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia." (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Alat investigasi rakyat Indonesia itu namanya hak angket," kata Fahri lagi.
