VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, masalah GBHN ini adalah hal yang bagus. Menurutnya Partai Gerindra sejak awal setuju dengan rencana pengembalian GBHN.
"Partai Gerindra sendiri sebenarnya sejak awal juga setuju dengan adanya rencana pengembalian GBHN. Karena ini bisa menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan program-program. Dan program-program ini bisa dijalankan secara periodik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang," ujarnya, Rabu 13 Januari 2016.
Kendati seperti itu, namun jika menempatkan GBHN seperti dulu lagi, karena dulu yang membuat GBHN adalah MPR, dan Presiden sebagai mandataris MPR dan sudah diubah melalui proses amandemen yang lalu tahun 1999-2002.
"Kita memang mengetahui bahwa proses amandemen ini masih memiliki banyak kekurangan, terutama naskah historik dari Undang-undang Dasar 1945 itu tidak ditempatkan secara utuh. Seperti penjelasan tentang UUD 1945 itu dihilangkan, padahal seharusnya meskipun kita melakukan amandemen naskah historis yang aslinya itu tidak dibuang," jelasnya.
Ia juga menambahkan, kalau yang sekarang dilihat ada problematik dalam amandemen. Namun untuk menempatkan kembali GBHN seperti dulu, perlu satu proses yang panjang, diskusi yang panjang dan tidak semudah itu.
"Itu perlu satu sidang istimewa untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sesuai dengan aturan yang ada dalam konstitusi, berarti harus ada persetujuan dari 2/3 dari anggota MPR atau 3/4 dari yang hadir dari sekian dan ada prosedurnya lah dalam UUD , jadi tidak semudah itu.
Menurutnya yang lebih mudah nanti ditampung dalam UUD, kemudian dibicarakan seperti apa programnya karena saat ini kita tidak mengenal MPR sebagai lembaga tertinggi negara tapi sejajar dengan lembaga tinggi negara, katanya.
Ikut UU MD3, Airlangga Tegaskan Golkar Tak Incar Kursi Ketua DPR
Ketum Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan partainya tidak akan mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD (MD3).
