Bupati Banyuwangi Mengaku Tak Bayar Mahar ke PDIP

Ilustrasi suasana saat Pilkada Serentak.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, yang diusung PDIP pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015, merasa tak pernah mengeluarkan uang untuk mahar politik dengan partai pengusung. 

Jadi Ketum, OSO Tegaskan Tak Ada Mahar Politik dalam Hanura

Bekas kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, justru merasa dibantu partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

“Pengalaman saya mengikuti dua kali pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDIP, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi,” ujar Anas, Sabtu 12 Maret 2016.

Pilkada 2020, Harapan Membaiknya Pesta Politik Rakyat

Anas mengatakan hal itu, untuk menanggapi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama, yang mengaku bisa mengeluarkan dana Rp100 miliar, bila diusung partai pada Pilkada Serentak 2017. Akibatnya, Ahok, sapaan akrab Basuki, memutuskan maju lewat jalur independen.

Bahkan, Anas mengaku tak mengeluarkan uang untuk membayar saksi. Sebab, PDIP membantu dengan mengerahkan kadernya untuk menjadi saksi, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPK Apresiasi Caleg Tanpa Mahar ke Parpol

“Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti dialami oleh kandidat lain,” ungkapnya.

Hal ini yang membuat Anas menilai bahwa biayanya memenangi pilkada di Banyuwangi relatif murah.

“Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya