VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A. Malik Haramain berjanji akan mengawal operasional pendidikan Pesantren AR-Raudhatul Hasanah, Medan. Pengawalan tersebut terkait ancaman Kanwil Diknas Provinsi Medan, yang akan menghentikan proses pendidikan tersebut karena belum menjadi yayasan. Sedangkan badan hukum pesantren hanya Badan Wakaf.
“Upaya penghentian proses pendidikan itu tidak boleh terjadi. Apalagi, pesantren ini sudah berjalan 30 tahun dan sudah menghasilkan banyak alumni. Bahkan terakreditasi A. Karena itu, kenapa dipermasalahkan sekarang?” tanya Malik Hamamain bersama anggota FPKB DPR dari Dapil Sumatera Utara, Marwan Dasopang ketika menerima pengaduan Abdul Muthalib Sembiring (Musyrif Badan Wakaf), dan Rasyidin Bina (Direktur Pesantren) di ruang FPKB DPR RI Jakarta, Rabu 8 Juni 2016.
Menurut Malik, setidaknya harus ada sertifikasi sebagai langkah untuk penyamaan status hukum antara yayasan dan Badan Wakaf. Tapi, apapun masalahnya proses pendidikan pesantren itu tetap aman.
“Jadi, kami di Komisi VIII DPR RI akan coba mencari solusi agar status hukum dan proses pendidikan tetap berjalan dengan baik,” ujar Malik.
Abdul Muthalib menceritakan jika proses pendidikan di pesantrennya tersebut akan dihentikan jika tidak memiliki badan hukum berupa yayasan. Padahal, secara hukum lebih kuat Badan Wakaf dibanding yayasan.
“Kalau yayasan kalau nanti tidak ada yang mengelola lagi, maka akan dikembalikan ke negara. Tapi, kalau wakaf karena memang dikelola secara turun-temuran masyarakat, maka pengelolaannya akan terus berlangsung dan tetap milik warga penerima wakaf,” katanya.
Pesantren AR-Raudhatul Hasanah ini sudah memiliki di beberapa daerah di Kota Medan. Antara lain di Sibolga, Brastagi, Sugou, Tapanuli dan lain-lain. Karena itu kata Marwan Dasopang, FPKB DPR akan terus mengawal pendidikan pesantren ini, karena sudah terbukti sebagai pendidikan yang baik dan banyak mendapat penghargaan atas pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya di Medan. “FPKB DPR akan terus mengawal,” ujarnya. (Webtorial)
Yandri Susanto dari Fraksi PAN Jadi Ketua Komisi VIII
Pada kesempatan sama Rachmat Gobel jug melantik pimpinan komisi V.
