- VIVA.co.id/Ade Alfath
VIVA.co.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak buru-buru mendukung Basuki Tjahaja Purnama maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Langkah tersebut dinilai cukup tepat.
"PDIP menunjukkan diri sebagai parpol besar penguasa 28 kursi DPRD DKI tidak asal tergiur dengan popularitas dan elektabilitas tinggi petahana Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, seperti halnya Partai Nasdem dan Hanura," kata pengamat politik Fisip Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Juni 2016.
Igor menilai PDIP tak ingin peristiwa pencalonan Budi Gunawan terulang. Begitu ditunjuk sebagai calon Kapolri, KPK menetapkannya sebagai tersangka. Meskipun akhirnya menang di praperadilan, namun opini publik terlanjur negatif.
"Begitu juga dengan Ahok, PDIP kuatir jika buru-buru diusulkan sebagai Cagub, tiba-tiba nanti KPK menetapkan status tersangka kepada yang bersangkutan," ujarnya.
Sebagai parpol pemenang pemilu, Igor berpendapat sangat logis jika PDIP tidak ingin gegabah mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Selain karena lebih memilih jalur independen, Ahok juga tengah disorot dalam sejumlah persoalan misalnya saja kasus reklamasi dan RS Sumber Waras.
"Sebagai partai besar yang lama eksis dalam politik nasional, PDIP punya harga diri, kredibilitas dan pengaruh. PDIP yang bisa mengatur Ahok, bukan sebaliknya," tutur dia.
Sejauh ini, Ahok memang menyiapkan diri maju melaui jalur independen atau perseorangan. Kelompok pendukungnya, Teman Ahook pun sudah mengumpulkan KTP yang hampir berjumlah 1 juta.
Sementara PDIP sudah membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun untuk siapa yang akan diusung, masih menunggu keputusan dari sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
