VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR RI Elnino M Husein Mohi memberikan tanggapan terkait proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Menurutnya kita semua berkewajiban membangun karakter bangsa menuju manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan ideologi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD NRI 1945, manusia yang cerdas, substansial dan visioner, berIPTEK dan berIMTAQ.
"Membangun karakter bangsa berarti membangun mindset dan itu sangat tergantung pada baik/buruknya performa media. Jika medianya berkarakter Pancasila, maka akan demikian pula bangsa ini ke depan," ujarnya di Senayan, Senin 13 Juni 2016.
Ia menuturkan, media yang paling berpengaruh saat ini dan juga puluhan tahun kedepan adalah televisi dan radio yang diawasi dan diarahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Artinya, KPI berperan sentral dalam revolusi mental atau revolusi kultural tersebut. Jika KPI baik maka TV dan Radio baik, maka bangsa baik. Pembangunan karakter bangsa itu kini sedang terancam dengan proses rekrutmen Komisioner KPI yang melanggar aturan dan tidak mempertimbangkan ke-bhinekaan anak bangsa," kata Politisi Gerindra tersebut.
Ia menjelaskan, dalam Peraturan No 9 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPI Pasal 13 ayat 8 dikatakan bahwa incumbent mestinya tidak lagi mengikuti psikotes tetapi langsung ikut fit and proper test di DPR. Tetapi oleh Pansel, para incumbent itu digugurkan melalui psikotes dan tidak masuk ke tahap selanjutnya.
"Pansel juga sama sekali tidak mempertimbangkan perwakilan wilayah yang menggambarkan perbedaan kultur rakyat indonesia. Dari 47 nama yang lolos sampai tahap ketiga sekarang ini, tidak satu pun dari Indonesia timur. Padahal, kita ingin adanya KPI yang benar-benar mengerti ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa ini. Kalau tidak ada satu pun dari Indonesia timur, itu berarti sama sekali tidak ada perspektif orang timur ketika KPI menangani suatu masalah di TV/Radio. Itu berbahaya bagi keutuhan bangsa ini ke depan," katanya.
Ia berharap agar Pansel yang sebagian besar diisi oleh nama-nama besar yang punya kredibilitas tinggi itu jangan sampai disusupi oleh oknum-oknum tertentu yang bisa merusak nama baik mereka yang luar biasa.
"Kami bersiap untuk menolak hasil Pansel ini jika tetap dipaksakan oleh Menkominfo tanpa ada perbaikan sama sekali. Demi bangsa ini ke depan, demi revolusi mental, perlu rasanya Presiden mengingatkan kepada Menteri Kominfo agar mempertimbangkan hal-hal di atas," ujarnya. (Webtorial)
