- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Arif Rahman mengungkapkan, total kebutuhan anggaran untuk mendukung kerja-kerja KPU di seluruh Indonesia mencapai Rp3 triliun.
Akan tetapi pada 2016, pemerintah pusat hanya dapat merealisasikan Rp1,9 triliun bagi KPU yang memiliki 549 satker di seluruh Indonesia.
"Dalam memfasilitasi setiap kebutuhan KPU, kami memiliki tantangan dalam anggaran. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat hanya Rp1,9 triliun. Jadi masih kurang Rp1,1 triliun," kata Arif saat memberikan sambutan dalam pelantikan Kepala Sekretariat KPU Provinsi Maluku, Ali Masukun di kantor KPU Maluku, Senin, 25 Juli 2016.
Atas kondisi tersebut, Arif meminta para kepala sekretariat KPU di tingkat provinsi dan juga kabupaten/kota agar bersabar dan pandai memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimungkinkan menurut undang-undang.
Arif juga meminta dukungan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia supaya memfasilitasi setiap kebutuhan KPU. Terutama dalam hal peminjaman gedung bagi aktivitas kantor KPU yang layak dan nyaman.
"Tahun ini kami masih dimoratorium untuk pembangunan gedung. Sehingga gedung-gedung yang dibutuhkan KPU Provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota bisa mendapatkan pinjaman gedung yang layak dari pemerintah daerah."
(mus)
KPU Minta Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu di Daerah Diperpanjang
KPU mengusulkan perpanjangan masa jabatan untuk para anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan berakhir 2023
