- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bobby Rizaldi, menegaskan, pemerintah tidak boleh memotong anggaran pertahanan dan keamanan (hankam) tanpa alasan kuat. Pemotongan anggaran dinilai akan bisa mengurangi daya gentar yang dimiliki Indonesia khususnya di tingkat kawasan.
"Untuk menjaga kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), TNI (Tentara Nasional Indonesia) harus mengejar ketertinggalan postur alat utama sistem persenjataan (alutsista)," kata Bobby di Senayan, Jakarta, Senin 8 Agustus 2016.
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, selama beberapa tahun ini tidak ada modernisasi alutsista di Indonesia. Padahal langkah peremajaan diperlukan karena tak sedikit alutsista yang tak berfungsi lagi sebagaimana seharusnya.
"Sektor pertahanan tidak hanya memerlukan dana untuk modernisasi alutsista namun butuh perawatan dan pembelian yang baru," ujarnya.
Bobby mengatakan, pengurangan anggaran di sektor pertahanan sama saja melemahkan hard power “kekuatan militer” suatu negara. Jika memang harus dipotong, maka pemerintah ditegaskan harus punya alasan yang kuat melalui pertimbangan matang.
"Kalau mau dipotong, tahun depan saja. Jangan mengurangi apa yang sudah diprogramkan tahun 2016 ini," kata Bobby.
Selain itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga diminta untuk memprioritaskan anggaran pertahanan dan tidak mengubah road map (peta jalan) program pertahanan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Bobby menanggapi rencana pemerintah mengurangi anggaran pertahanan.
Bantah Anies, Jubir Menhan Sebut Anggaran Pertahanan Tak Sampai Rp 700 Triliun
Dahnil menyesalkan pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengatakan anggaran pertahanan mencapai Rp700 triliun, karena informasi tersebut menyesatkan.
