- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menegaskan agar money politic atau politik uang dihapuskan dalam penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2017 mendatang. Ia menegaskan semua pemangku kepentingan perlu mewujudkan hal tersebut.
"Semua partai politik, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) harus komit untuk bersikap netral, tidak terlibat atau bermain politik uang," kata Jimly di area Car Free Day, Jalam MH Thamrin, Jakarta, Minggu 14 Agustus 2016.
Untuk itu, kata dia, semua pihak harus ikut secara bersama menyelenggarakan pemilu 2017 sesuai dengan moral kebangsaan. Jangan sampai, politik uang menodai demokrasi di Indonesia.
"Sebelum ini banyak orang berpidato, terima uangnya jangan pilih orangnya, itu salah. Karena kita perlu sadar, itu adalah sikap amoral, jangan menjadikan masyarakat yang munafik," ucap dia.
Ia menambahkan pengawasan di wilayah-wilayah lain juga perlu menjadi fokus, terutama terkait dengan atmosfer pemilihan gubernur.
"Kita harus bersama-sama menjadi pengawas, pemilik demokrasi yang sesungguhnya, dan pemegang kekuasaan sesungguhnya adalah rakyat. Makanya masyarakat harus mendukung agar demokrasi kita sukses," kata dia.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Nasrullah, mengatakan bahwa politik uang adalah sumber utama dari korupsi. Ia mengibaratkan sel-sel politik uang tersebut menyebabkan penyakit akut seperti kanker yakni korupsi. Untuk itu, sanksi perlu ditegakkan melalui undang-undang, baik sanksi administratif maupun pidana.
"Tentu kita ingin amputasi terhadap sel-sel yang menyebabkan kanker, terutama ini ditujukan untuk pembuat undang-undang untuk menyudahi politik uang. Harus tegaskan sanksinya, baik pidana maupun administratif," katanya.
