- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Banyak pihak ramai berdebat, soal siapakah calon pengganti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, apakah dari kalangan partai politik atau profesional. Wacana bergulir usai pria asal Padang tersebut diberhentikan secara terhormat oleh Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2016 lalu, lantaran berkewarganegaraan Amerika Serikat.
Menjawab kegaduhan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memiliki calon orang nomor satu di Kementerian ESDM.
"Ya pastilah (sudah ada calon). Pastilah beliau (sudah) punya (calon)," ungkap Luhut di Institut Teknologi Del, Lagu Boti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Minggu, 21 Agustus 2016.
Luhut yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM itu berkilah, tidak tahu siapakah calon itu, dan dari latarbelakang apa pengganti Arcandra tersebut. Sebab, dirinya juga enggan bertanya langsung kepada Presiden, siapakah yang akan menggantikan posisinya di Kementerian ESDM. "Saya tidak tahu. Saya juga tidak mau nanya," ujar Luhut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut juga menegaskan, sebaiknya persoalan itu tak perlu diperdebatkan. Alasannya, itu adalah hak prerogatif Presiden. "Itu kan urusan Presiden. Kita jangan campurin yang bukan urusan kita," kata dia.
Karena itu, tak ingin ikut menambah polemik yang ada, dirinya menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden. Sebab, kata dia, Presiden pasti tahu siapa dan dari latarbelakang apa calon pengganti Arcandra yang terbaik.
"Terserah Presiden dong. Kita tunggu saja Presiden putuskan apa. Pastilah yang terbaik diputuskan (dipilih)," ujar Luhut.
Seperti diketahui, teka-teki siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo mengisi jabatan Menteri Energi Sumber Daya Mineral belum terjawab. Belum ada kejelasan apakah jabatan tersebut akan diisi orang dari partai politik (parpol) atau kalangan profesional.
Sejumlah pihak ingin Jokowi tetap menunjuk Menteri ESDM yang berlatar profesional dan bukan dari partai politik. Langkah itu untuk menghindari kerugian negara dalam pengambilan keputusan pemanfaatan sektor tersebut.
Namun, lain pihak, tidak masalah jika nantinya jabatan Menteri ESDM diisi oleh orang parpol atau profesional. Terpenting yang harus diperhatikan oleh Jokowi saat menentukan pilihan Menteri yaitu mengerti dengan permasalahan energi Indonesia. Berkompeten untuk menyelesaikan carut marut energi nasional.
