VIVA.co.id – DPR memproses penunjukkan Kepala BIN Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala BIN. Merasa optimistis, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Presiden Joko Widodo bisa melantik BG pada hari Jumat 9 September 2016.
Pimpinan DPR sudah menggelar rapim pekan lalu pada hari surat penunjukkan Komjen BG sebagai Kepala BIN diantar ke DPR oleh Mensesneg Pratikno. Hari ini surat Presiden tersebut telah dibacakan di Sidang Paripurna untuk diproses.
"Lalu sore nanti akan ada Bamus, diputuskan dikasih ke komisi I lalu kalau bisa besok Komisi I menjadwalkan fit and proper test," ujar Fahri usai sidang Paripurna DPR di Kompleks Senayan, Selasa 6 September 2016.
Komisi I sendiri sudah menjadwalkan fit and proper test esok hari, Rabu 7 September. Fahri mengatakan hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut bisa langsung diajukan ke Pimpinan DPR.
"Kalau memang dianggap bisa cepat, maka Rabu sore atau Kamis pagi kita bisa menjadwalkan Paripurna, Kepala BIN sudah bisa disahkan Paripurna disetujui sehingga Presiden melantik hari Jumat pun bisa," kata Fahri.
Fahri tak melihat adanya masalah yang dapat menghambat proses penunjukkan Komjen BG sebagai Kepala BIN. DPR pun siap kebut agar pria yang masih menjabat sebagai Wakapolri itu bisa segera dilantik.
"Itu kalau Presiden ingin cepat. Karena kemarin yang mengantar Mensesneg langsung, Pak Pratikno. Itu kan sinyal bagi kami bahwa Presiden inginnya cepat. Jadi kalau Kamis bisa diParipurnakan, disetujui. Maka Jumat bisa dilantik. Hari baik kan," ujarrnya.
Untuk proses penunjukkan Komjen BG ini, DPR menurut Fahri tak akan datang berkunjung ke rumahnya seperti yang dilakukan saat pemilihan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Proses disebutnya hanya perlu dilalui di Komisi I.
"Langsung saja informasikan dan saya kira Pak Budi Gunawan juga sudah siap untuk fit and proper test dan Komisi I yang menyelenggarakan persidangan saja," kata Fahri.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen BG akan digelar pukul 10.00 WIB oleh Komisi I, Rabu 7 September. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin mengingatkan bahwa DPR hanya memberi pertimbangan semata.
"Perlu diingat, kita ini Komisi I hanya memberikan pertimbangan saja jadi tidak menyetujui atau menyetujui. Insya Allah lebih cepat. Saya kira agar bebas dalam tanya jawab akan tertutup," kata TB. (webtorial)pol
