Demokrat: Arcandra Lakukan Pembohongan Publik

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Erma Suryani Ranik, merespons perbedaan pendapat antara Fraksi Demokrat dengan Ruhut Sitompul terkait kemungkinan Arcandra Tahar diangkat lagi sebagai menteri setelah diteguhkan status WNI-nya per 1 September 2016.

'Pengangkatan Arcandra Terkesan Dipaksakan'

Menurut Erma, pernyataan Ruhut yang mendukung Arcandra kembali diangkat sebagai Menteri ESDM tidak mewakili Partai Demokrat.

"Kalau Bang Ruhut, itu sikap pribadi. Kita hormati hak anggota, tapi garis partai, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Partai Demokrat menyarankan agar Presiden tidak mengangkat Arcandra kembali," kata Erma saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat, 9 September 2016.

Setelah Diberhentikan Jadi Menteri, Arcandra Isi Wamen ESDM

Menurutnya, Arcandra sudah melakukan kebohongan publik terhadap seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Arcandra sempat mengatakan tidak punya kewarganegaraan Amerika Serikat.

"Bagaimana mungkin kita mempercayakan posisi politik sebagai pembantu Presiden pada orang yang berbohong soal hal yang prinsip, kewarganegaraan?," ujar Erma.

Nasdem: Kalau Arcandra Menteri Lagi, Rawan Gaduh

Demokrat, lanjut dia, tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya Presiden tetap memberikan jabatan kepada Arcandra, asalkan tidak sebagai menteri. Demokrat menyadari pengangkatan menteri menjadi hak prerogatif Presiden yang harus dihormati dan dihargai.

"Karena menteri adalah pembantu dekat presiden yang harus mewujudkan visi politik presiden dalam hal Presiden Jokowi. Beliau mengusung visi politik Nawacita. Menteri harus mampu mewujudkan ini," kata Erma.

Ruhut sebelumnya menyatakan dukungannya jika Presiden Jokowi kembali mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Dukungan itu disampaikan Ruhut setelah status kewargenaraan Arcandra diteguhkan kembali oleh Menteri Hukum dan HAM. Per 1 September 2016, Arcandra Tahar telah resmi menjadi WNI.

"Kalau aku kan sudah ngomong, kalau aku Presiden RI, apapun Arcandra itu aset kita loh. Kalau aku Presiden, jujur aku angkat kembali," kata Luhut di Kementerian ESDM, Rabu, 7 September 2016.

Ia menepis isu miring bahwa Arcandra merupakan titipan, atau agen dari Amerika Serikat. Menurutnya, orang yang berpikiran seperti itu adalah orang yang berpikiran sempit.

"Jujur saja orang seperti Arcandra, Pak Habibie di Jerman, dan tokoh-tokoh yang lain, juga kalau di negara adikuasa, jenius, yang punya keahlian, dia biasa disodorkan warga kehormatan, paspor kewarganegaraan," kata Ruhut. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya