- VIVA/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menyentil kerja birokrasi yang menurutnya hanya menghabiskan waktu untuk mengurus surat pertanggungjawaban atau SPJ.
SPJ biasanya sebagai laporan terhadap suatu kegiatan atau perjalanan yang sudah dilakukan agar dana yang terkait bisa dicairkan.
"Saya juga pesan kepada Ibu Menteri Keuangan, Pak Menko Perekonomian, kita ini juga jangan terlalu bertele-tele rezim akuntansi kita. Ini mohon maaf karena saya melihat sekarang ini hampir 70 persen mungkin 60 sampai 70 persen birokrasi kita ini setiap hari ngurusnya ngurus SPJ," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 September 2016.
Banyak birokrat kata dia yang lembur hingga tengah malam. Nyatanya yang dikerjakan hanya membuat SPJ. Presiden Jokowi meminta agar laporan ke depannya tidak lagi menggunakan format SPJ seperti saat ini. Menurutnya, tidak harus menyertakan kwitansi dan foto yang menyebabkan laporan tebal-tebal. Presiden meminta laporan harus lebih simpel dan gampang dikontrol.
"Energi kita juga jangan habis di SPJ. Saya berikan contoh sekarang banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar mengajar karena ngurus SPJ. Saya lihat di sekolah-sekolah itu SPJ," ujar Jokowi.
Begitu juga kata dia di Dinas Pekerjaan Umum. Jokowi menilai lebih banyak pihak mengurus SPJ ketimbang melakukan kontrol kondisi jalan berlubang atau infrastruktur lainnya, yang seharusnya menjadi tugas utama.
"Coba lihat juga di pertanian, dulu setiap pagi PPL (Pengawas Pertanian Lapangan) tiap pagi. Lihat berjalan di pematang sawah, bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan kepada petani. Sekarang lihat Dinas Pertanian, lihat di Kementerian Pertanian semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC ngurus SPJ.”
Untuk itu Jokowi menekankan, agar para birokrat kembali pada orientasi kerja yakni orientasi hasil dan tidak menghabiskan energi untuk mengurusi masalah LPJ saja.
(mus)
