- Laily Rachev - Biro Pers Setpres
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali akan menghapus sejumlah lembaga yang dibentuk pemerintah sebelumnya. Diketahui, pada tahun 2014, ada sepuluh lembaga yang dihapus. Sementara pada tahun 2015, dua lagi lembaga yang dihapus Presiden.
"Saya mencatat dari data Kemenpan RB, selain kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam kelembagaan pemerintahan pusat, pada tahun 2016 masih terdapat 115 lembaga nonstruktural atau LNS," jelas Jokowi dalam rapat kabinet di kantornya, Jakarta, Selasa 20 September 2016.
Sebanyak 85 LNS dibentuk berdasarkan Undang Undang. Sementara enam LNS dibentuk berdasarkan PP, lalu 24 LNS dibentuk berdasarkan keppres atau perpres.
"Dan 115 adalah angka yang menurut saya sangat besar. Oleh sebab itu perlu ditata lagi," katanya.
Dari 127 LNS di awal pemerintahannya, sudah 12 yang dihapus. Oleh karena itu, Jokowi meminta tahun ini juga dilakukan penataan kelembagaan.
"Tahun ini saya minta penataan difokuskan pada LNS yang dibentuk berdasarkan PP dan perpres atau keppres yang masih berada di ranah pemerintah," ujar Jokowi lagi.
Menurut Jokowi, apabila ditemukan LNS yang memang tumpang tindih tugas dan perannya dengan lembaga lain, maka yang paling tidak efektif selama ini perlu dihapuskan.
"Saya minta dibubarkan dan tugas fungsinya diintegrasikan kembali ke kementerian yang berkesesuaian," katanya.
Sementara penggabungan lembaga kata Jokowi bisa dilakukan melalui kajian terlebih dahulu.
"Kemungkinan untuk diperjelas fungsi-fungsinya atau dibatasi dengan tenggat waktu tertentu. Ini adalah demi efektivitas dan efisiensi kita kemudian kelembagaan pemerintah harus selalu efektif dengan dinamika dan tantangan-tantangan baru, harus adaptif," lanjut Jokowi.
(ren)
