VIVA.co.id – Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 harus menjadi momentum untuk mengukuhkan Ibukota sebagai kota kreatif dan laboratorium budaya nusantara.
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan hajatan demokrasi lima tahunan di ibukota harus menjadi momentum penegasan kota Jakarta sebagai kota kreatif dan pusat budaya nusantara.
"Ibukota Jakarta harus menjadi pusat kota kreatif dan menjadi laboratorium budaya nusantara. Ingat, Jakarta menjadi gerbang Indonesia," kata Anang, Senin 26 September 2016.
Menurut musisi dan pencipta lagu ini, sebagai Ibu kota negara, mestinya Jakarta dapat menampilkan sebagai kota yang ramah terhadap kreativitas anak muda yang berasal dari belahan nusantara.
"Jakarta juga harus menjadi laboratorium budaya nusantara. Globalisasi menjadi keniscayaan, namun jati diri nusantara tak boleh hilang," katanya.
Ia menilai Jakarta saat ini masih belum memenuhi sebagai kota yang ramah terhadap kreativitas anak muda dan menjadi pusat budaya nusantara.
"Dulu saat Pak Jokowi awal memimpin Jakarta ada langkah awal yang baik dengan mendukung persemaian budaya nusantara di Jakarta. Sayangnya, upaya itu terhenti di bawah kepemimpinan Pak Ahok," ujarnya.
Terkait dengan tiga pasang kandidat yang resmi mendaftar di KPU, Anang mencermati pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni yang dinilai mampu menjawab kebutuhan kota Jakarta yang peduli terhadap kreativitas anak muda dan peduli terhadap budaya nusantara.
"Agus usianya belum genap 40 tahun, ini merepresentasikan karakter anak muda yang selalu inovatif, kreatif dan gandrung dengan perubahan. Dipadu dengan Bu Sylviana yang asli Betawi dan berpengalaman di birokrasi diharapkan dapat menopang penguatan identitas budaya nusantara khususnya Betawi," katanya.
Saat ditanya soal figur Anies Baswedan, Anang mengatakan posisinya di Komisi X DPR RI pernah menjadi mitra kerja dengan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Mendikbud.
"Tunggakan kerja Anies Baswedan khususnya terkait kebudayaan masih tersisa hingga saat ini. Seperti rekomendasi Panja Perfilman DPR juga belum terealisasi hingga yang bersangkutan dicopot dari kabinet," ujarnya. (webtorial)
